JOMBANG MEDIA NUSA-ANTARA.Com — Penempatan Danang Praptoko sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Jombang menghadirkan suasana baru dalam sistem kerja kesekretariatan dewan, khususnya terkait dukungan administrasi dan operasional bagi pimpinan serta anggota DPRD.
Danang yang sebelumnya menjabat Kepala Bappeda Kabupaten Jombang itu menegaskan komitmennya memperbaiki kualitas layanan di lingkup Sekretariat DPRD. Ia ingin ritme kerja para pegawai semakin efektif, profesional dan responsif terhadap kebutuhan tugas-tugas kedewanan maupun pelayanan publik.
“Peran kami adalah melayani kepentingan pimpinan dan anggota dewan, baik administrasi maupun operasional. Karena itu, seluruh sistem kerja harus terpadu, terkoneksi, terintegrasi, solid, profesional, serta menyenangkan semua pihak,” ujar Danang saat ditemui media ini di ruang kerjanya, Rabu (26/11/2025).
Ia menambahkan, sinergi dengan media massa juga harus terus dijaga. Wartawan, menurutnya, berhak mendapatkan akses informasi yang cepat dan akurat.
“Kami tidak akan menghalangi tugas peliputan wartawan. Hanya saja, jika ada pembahasan yang masih bersifat internal, kami berharap hal itu dapat dipahami. Setelah rapat selesai, silakan konfirmasi sesuai materi,” terangnya.
Danang bahkan berencana menyiapkan ruang khusus konferensi pers agar pola komunikasi tidak lagi sekadar doorstop, melainkan tertata lebih baik dan nyaman. Selain fasilitas publik, ia juga menyoroti kebutuhan tempat ibadah yang mudah diakses bagi tamu maupun anggota dewan saat menjalankan salat.
Apresiasi terhadap penempatan Danang disampaikan Sekretaris DPD Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO-I) Jombang, Ust. Ratno Hadi Siswanto. Ia berharap hubungan kerja antara DPRD dan insan pers ke depan semakin baik dan terbuka.
“Wartawan bekerja berdasarkan UU Pers dan kode etik. Maka akses informasi yang luas di DPRD sangat diperlukan. Kami ucapkan selamat kepada Pak Danang dan semoga layanan informasi publik semakin baik,” kata Hadi, wartawan SPJ News.Com Biro Jombang.
Namun di sisi lain, kritikan tajam datang dari Ketua LSM Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ), Joko Fatah Rokhim. Ia menilai mutasi pejabat yang dilakukan Pemkab Jombang belum menunjukkan peningkatan kinerja secara signifikan.
Menurut Fatah, visi-misi, Asta Cita serta program unggulan Bupati H. Warsubi dan Wakil Bupati H. Salmanuddin yang telah berjalan setahun ini belum tampak hasilnya secara optimal dan memuaskan.
“Kesan saya, mutasi hanya formalitas. Setiap OPD harus mampu menjabarkan visi-misi kepala daerah dengan jelas, transparan dan akuntabel. Serapan APBD 2025 harus tepat sasaran agar manfaatnya dirasakan masyarakat, termasuk peningkatan UMKM, koperasi, layanan pendidikan, kesehatan, hingga perbaikan sarana prasarana umum,” tegasnya.(gus)
