JOMBANG MEDIA NUSA-ANTARA. com — Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Jombang, Jatim, Budi Winarno, ST, MSi menyebut kondisi sosial kemasyarakatan di Kabupaten Jombang hingga kini tetap aman, tenteram, dan kondusif. Bahkan, berdasarkan capaian indeks harmoni nasional, Kabupaten Jombang berhasil masuk empat besar terbaik tingkat nasional.
Hal itu disampaikan Budi Winarno saat diwawancarai media Nusa-Antara.com terkait tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kesbangpol dalam menjaga stabilitas sosial dan pembinaan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Jombang.
Menurutnya, secara normatif Kesbangpol memiliki tiga tugas utama, yakni penanganan konflik sosial, deteksi dini dan kewaspadaan masyarakat, serta pengawasan ideologi.
“Berdasarkan indeks harmoni, Kabupaten Jombang mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat karena masuk empat besar nasional. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa bagi Pemerintah Kabupaten Jombang,” ujar Budi Winarno kepada media ini di ruang kerjanya, Kantor Kesbangpol Jombang, Jalan Urip Sumoharjo, Senin (25/5/2026).
Budi yang sebelumnya bertugas di Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang ini menegaskan, capaian tersebut tidak lepas dari sinergi seluruh elemen masyarakat bersama pemerintah daerah, TNI-Polri, tokoh agama, hingga berbagai organisasi dan forum kemasyarakatan yang aktif menjaga kerukunan di Kota Santri.
Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), hingga forum komunikasi lintas elemen masyarakat disebut terus bergerak bersama membangun suasana damai dan harmonis di tengah masyarakat.
“Semua berkolaborasi bagaimana agar Jombang tetap aman, tenteram, dan kondusif,” katanya.
Terkait gangguan keamanan dan kriminalitas, Budi yang lulusan S1 di UGM Yogjakarta ini menilai, kasus yang terjadi selama ini masih bersifat individual dan tidak berkembang menjadi konflik sosial antar kelompok masyarakat. Kalau ada kriminalitas, itu murni dilakukan oleh oknum secara personal, bukan melibatkan organisasi atau ormas. Jadi, tidak sampai menimbulkan krisis sosial di masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, pihaknya menyebutkan, dalam pendataan organisasi kemasyarakatan, Kesbangpol mencatat terdapat sekitar 1.300 lembaga yang terdata, termasuk badan otonom (banom) organisasi. Dari jumlah itu, sekitar 300 merupakan organisasi besar yang aktif dan menjadi perhatian dalam pembinaan serta pengawasan pemerintah daerah.
Namun demikian, Budi mengakui kegiatan pembinaan dan konsolidasi organisasi masyarakat masih menghadapi keterbatasan anggaran.
“Anggaran kegiatan di bidang kami sangat minim. Bahkan per bidang hanya sekitar Rp100 juta. Untuk kegiatan penggalangan dan konsolidasi sering kali dilakukan secara pribadi tanpa menggunakan APBD,” ungkap Budi yang didampingi Sekretaris Badan Kesbangpol Tony Prasetyo.
Disinggung mengenai bantuan dana hibah, pihaknya menjelaskan, anggaran terbesar di Kesbangpol justru berada pada sektor hibah. Kesbangpol bertugas melakukan verifikasi penyaluran dana hibah kepada partai politik, instansi vertikal, maupun organisasi kemasyarakatan.
“Tahun ini hibah untuk partai politik sekitar Rp4,5 miliar. Sedangkan untuk organisasi kemasyarakatan sekitar Rp3 miliar,” jelasnya.
Secara keseluruhan, total dana hibah yang diverifikasi Kesbangpol mencapai sekitar Rp9 miliar dalam satu tahun anggaran.
Budi menambahkan, organisasi penerima hibah tidak diperbolehkan menerima bantuan secara berturut-turut pada tahun berikutnya. Karena itu proses verifikasi dilakukan secara ketat agar penyaluran bantuan tetap tepat sasaran dan adil.
“Verifikasi dilakukan untuk meminimalisir penerimaan hibah secara berturut-turut oleh organisasi yang sama,” pungkasnya.(gus)
