Dinas PUPR Jombang Targetkan Serapan Anggaran Proyek Jalan 2025 Capai 88,93 Persen, Anggaran Mamin dan Perjalanan Dinas Dipangkas 50 Persen

JOMBANG MEDIA NUSA-ANTARA. Com – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jombang menargetkan serapan anggaran pembangunan infrastruktur jalan hingga akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai 88,93 persen. Anggaran tersebut bersumber dari APBD murni dan Perubahan APBD 2025 dengan total nilai Rp292 miliar.

Kepala Dinas PUPR Jombang, Bayu Poncoroadi, ST., M.T., menyampaikan, seluruh anggaran itu diprioritaskan untuk pembangunan fisik berupa peningkatan infrastruktur jalan yang tersebar di berbagai wilayah.

“Sesuai kontrak yang berjalan sampai 29 Desember 2025, kami menargetkan serapan anggaran fisik tercapai 88,93 persen dari total Rp292 miliar,” terang Bayu saat ditemui di kantornya, baru-baru ini.

Ia menjelaskan seluruh pekerjaan proyek infrastruktur jalan dilaksanakan melalui mekanisme lelang (tender) dan ditargetkan rampung sesuai jadwal kontraktual pada akhir tahun.

 

“Semua proyek dikerjakan melalui sistem tender dan kontraknya sampai 29 Desember,” tegasnya.

Anggaran 2026 Turun, Mamin dan Perjalanan Dinas Dikepras

Untuk Tahun Anggaran 2026, Dinas PUPR hanya memperoleh pagu Rp104 miliar, jauh menurun dibanding tahun sebelumnya. Penyesuaian ini dilakukan sebagai bentuk efisiensi anggaran.

“Kalau dihitung, anggaran untuk pembangunan jalan di 2026 masih kurang. Namun karena pertimbangan efisiensi, usulan kami dipangkas. Termasuk belanja makan-minum rapat dan perjalanan dinas dikurangi hingga 50 persen,” jelas Bayu.

Dukung Program Prioritas Bupati Warsubi

Bayu menegaskan PUPR memberi atensi serius terhadap program prioritas Bupati Jombang, H. Warsubi, yakni penyediaan infrastruktur jalan sepanjang total 300 kilometer hingga akhir masa jabatan pada 2029.
Untuk mencapai target itu, sedikitnya dibutuhkan anggaran Rp125 miliar setiap tahun.

“Estimasi kami, hingga 2029 pembangunan jalan baru akan tercapai 70–80 persen atau sekitar 240 kilometer. Artinya, setiap tahun minimal harus mampu membangun 14 kilometer,” papar Bayu.

Sebelumnya, Wakil Bupati Jombang H. Salmanudin bersama Asisten Administrasi Umum Setkab Syaiful Anwar, Kadis PUPR Bayu Poncoroadi, dan sejumlah kepala OPD melakukan evaluasi Proyek Strategis Daerah (PSD).
Evaluasi diarahkan untuk memastikan pelaksanaan proyek memenuhi prinsip Tepat Mutu, Tepat Waktu, Tepat Anggaran, dan Tepat Sasaran.
Fokus pemantauan dilakukan di tiga ruas utama:

Cukir–Mojowarno

Menyelesaikan sisa pelebaran 2 km pada 2026.

Akses vital untuk mendukung ekonomi Mojowarno dan Diwek. Ceweng–Kalianyar

Prioritas pada pelebaran jembatan agar sesuai standar lebar jalan.

Diusulkan untuk Tahun 2026 atau 2027, sasaran Bareng–Wonosalam Pasar. Pelebaran dilakukan berkelanjutan setiap tahun. Penunjang peningkatan sektor pariwisata Wonosalam.

“Akses jalan yang baik akan menggerakkan ekonomi dan pariwisata, sehingga manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” tegas Wakil Bupati Salmanudin.
Komitmen ini menunjukkan keseriusan Pemkab Jombang mendorong pembangunan infrastruktur berkualitas, merata, dan berkelanjutan untuk kemajuan daerah. (gus)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *