JOMBANG MEDIA NUSA-ANTARA. com-Dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang melibatkan lintas komisi terungkap soal penyertaan modal Bank Jombang yang belum mendapat lampu hijau dari DPRD Jombang.
Ketua Bapemperda DPRD Jombang Kartiyono mengatakan, agenda RDP yang dihadiri sejumlah pejabat OPD yang menjadi perhatian Bapemperda mengenai usulan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Bank Jombang.
Usulan penyertaan modal sebelumnya pernah muncul dalam pembahasan tahun anggaran 2026. Namun, DPRD belum mengakomodasinya, karena belum didahului komunikasi dan pembahasan awal dengan legislatif, khususnya komisi terkait.
Kini, usulan tersebut kembali muncul dalam agenda pembentukan perda tahun 2027. Meski demikian, DPRD tidak serta-merta menyetujuinya.
Sikap tersebut berkaitan dengan hasil evaluasi Komisi B DPRD terhadap kondisi kinerja Bank Jombang, terutama rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL).
“Karena itu, berdasarkan informasi yang disampaikan dalam forum pembahasan, NPL Bank Jombang berada di atas 12 persen dengan nilai kredit bermasalah lebih dari Rp78 miliar. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapatkan perhatian serius sebelum pemerintah daerah kembali mengalokasikan penyertaan modal. Menurut pandangan Komisi B, saat ini belum waktunya melakukan penyertaan modal. Bank Jombang harus terlebih dahulu melakukan upaya penyehatan melalui pembenahan internal. Jangan sedikit-sedikit kemudian meminta penyertaan modal,” kata Kartiyono dengan nada sindiran saat diwawancarai awak media usai RDP, di Ruang Komisi A, Kantor Sekretariat DPRD, baru-baru ini.
Ketua Fraksi PKB ini menilai dukungan permodalan pemerintah daerah harus disertai perbaikan kinerja dan tanggung jawab pengelolaan perusahaan. “Penyertaan modal tidak boleh menjadi jalan pintas untuk menutupi persoalan mendasar yang belum diselesaikan,” tegas Kartiyono.
DPRD, kata pria yang dikenal vokal ini, ingin mendorong Bank Jombang agar semakin sehat, profesional, dan mandiri sehingga keberadaannya benar-benar memberikan manfaat bagi perekonomian daerah.
Pengawasan dan Legislasi Harus Berorientasi Kepastian Hukum
Rangkaian pembahasan tersebut memperlihatkan bahwa DPRD Jombang tengah menghadapi sejumlah pekerjaan penting, baik dalam fungsi legislasi maupun pengawasan.
Di satu sisi, perubahan Perda RTRW perlu dipersiapkan untuk menjawab perkembangan kebutuhan pembangunan daerah. Di sisi lain, kebijakan penyertaan modal kepada BUMD harus mempertimbangkan kondisi kesehatan perusahaan dan kemampuan keuangan daerah.
Sementara itu, pembentukan Pansus DPRD menjadi bagian dari upaya Konkret DPRD untuk memastikan setiap kebijakan eksekutif berjalan berdasarkan landasan hukum dan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Bagi Kartiyono, keterbukaan informasi dan kejelasan dasar pengambilan kebijakan merupakan hal penting dalam menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah. (gus)
