JOMBANG MEDIA NUSA-ANTARA. com- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jombang, H. Agus Purnomo, SH, MSi memberikan tanggapan komprehensif terkait sejumlah isu aktual di lingkup pemerintahan daerah. Mulai dari persiapan pengadaan seragam sekolah tahun 2027, penanganan isu dugaan nikah siri ASN yang masuk ke BKN, hingga pandangan pemerintah terhadap pembentukan Panitia Khusus (Pansus) oleh DPRD Kabupaten Jombang.
Dalam keterangannya, Sekda Agus Purnomo menjelaskan bahwa Pemkab Jombang telah merancang strategi matang terkait pengadaan seragam sekolah yang akan direalisasikan pada tahun 2027 mendatang. Dari total tiga jenis seragam yang direncanakan, dua di antaranya akan diserahkan langsung kepada pihak sekolah atau wali murid untuk proses penjahitan masing-masing.
”Pada tahun 2027 nanti, dari total tiga stel seragam, dua stel di antaranya akan diserahkan kepada pihak wali murid agar dilakukan penjahitan masing-masing,” ujar Agus Purnomo kepada awak media, baru-baru ini.
Kebijakan ini diambil untuk mengantisipasi keterlambatan akibat keterbatasan waktu.
Menurut mantan kabag hukum ini, jika ketiga jenis seragam tersebut (pakaian nasional, pramuka, dan pakaian khas daerah) harus dijahit secara serentak dalam waktu bersamaan, dikhawatirkan akan memicu keterlambatan.
Selain itu, Pemkab Jombang juga membuka ruang koordinasi bersama pihak terkait, termasuk unsur Kemenag, guna menyamakan standar pakaian bagi sekolah tingkat SMP dan MTs agar selaras.
Selain masalah seragam, Sekda Agus Purnomo juga menanggapi isu hangat terkait adanya laporan yang masuk dalam bentuk tim satuan tugas (satgas) penanganan dugaan nikah siri ASN laki-laki tanpa ijin terlebih dahulu kepada pucuk pimpinan diatasnya. Pihaknya menjelaskan bahwa pemerintah daerah baru-baru ini juga telah menerima surat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait langkah-langkah strategis lanjutan terhadap isu tersebut.
”Kami sudah membentuk tim, dan ke depan akan dilakukan klarifikasi terkait kebenaran informasi tersebut. Apakah berita itu benar terjadi atau tidak, tentu akan kita telusuri karena kita perlu memastikan semuanya,” tegasnya.
Menutup wawancara, Sekda turut memberikan pandangannya terkait pembentukan Pansus LP2B, hingga RTRW oleh DPRD Jombang. Ia menilai bahwa pembentukan Pansus RTRW merupakan langkah yang sejalan dengan dinamika regulasi saat ini.
”Pemerintah daerah di tahun 2027 telah masuk dalam program perda perubahan terhadap RTRW. Saat ini sudah waktunya karena RTRW diundangkan pada tahun 2021, dan sudah 5 tahun waktunya untuk melakukan perubahan menyesuaikan dengan kondisi riil eksisting saat ini di Kabupaten Jombang,” pungkasnya.(gus)
