JOMBANG MEDIA NUSA-ANTARA.com – DPRD Kabupaten Jombang memastikan rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mendalami proses penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati tetap berjalan. Pansus tersebut diproyeksikan menjadi instrumen pengawasan legislatif guna memastikan proses pengambilan kebijakan pemerintah daerah memiliki dasar hukum dan pertimbangan yang jelas.
Kepastian itu disampaikan Kartiyono, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Jombang, saat memberikan penjelasan terkait sejumlah agenda strategis yang tengah dibahas di lingkungan DPRD.
Menurut Kartiyono, pembentukan Pansus merupakan tindak lanjut dinamika Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi B DPRD dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Dinas Pertanian dan Dinas PUPR.
Persoalan mencuat setelah beberapa OPD yang sebelumnya diharapkan memberikan paparan dan penjelasan terkait proses penerbitan SK Bupati tidak memenuhi agenda RDP.
Akibatnya, Komisi B mengaku belum memperoleh informasi secara utuh mengenai proses maupun pertimbangan yang mendasari kebijakan tersebut.
Persoalan itu kemudian dibawa ke forum Badan Musyawarah (Bamus). Dalam pembahasan tersebut, seluruh fraksi disebut telah menyepakati perlunya pembentukan Pansus.
Kartiyono menegaskan, Pansus bukan dibentuk untuk mencari-cari kesalahan pihak tertentu, melainkan menggali informasi secara menyeluruh mengenai proses penerbitan SK Bupati, termasuk pertimbangan strategis dan kesesuaiannya dengan regulasi yang berlaku.
“Apa sebenarnya gambaran proses penerbitan SK itu? Bagaimana pertimbangan-pertimbangan krusial dan strategisnya? Ini yang ingin kita ketahui secara detail agar semuanya terang-benderang,” jelasnya.
Uji Kesesuaian SK Bupati dengan Perda RTRW
Salah satu aspek penting yang akan menjadi perhatian Pansus adalah kesesuaian SK Bupati dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2021.
Kartiyono mengatakan, DPRD ingin memastikan apakah keputusan yang diterbitkan pemerintah daerah telah sesuai dengan ketentuan tata ruang yang saat ini masih berlaku.
Jika ditemukan kesesuaian, maka kepastian hukum bagi pemerintah, investor, maupun masyarakat dapat terjaga. Sebaliknya, apabila terdapat ketidaksesuaian, DPRD perlu memperoleh penjelasan mengenai dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan pemerintah daerah.
“Kalau memang sudah sesuai dengan perda, tentu tidak ada persoalan. Tetapi kalau tidak ada kesesuaian, apa yang menjadi dasar pengambilan keputusan itu? Ini harus jelas,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa dalam tata kelola pemerintahan, setiap kebijakan harus memiliki landasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun secara ketentuan perundang-undangan tidak semua kebijakan kepala daerah mensyaratkan konsultasi dengan DPRD, komunikasi dan koordinasi antarlembaga pemerintahan tetap penting dijaga.
Kartiyono juga memastikan belum diumumkannya susunan keanggotaan Pansus bukan berarti rencana tersebut dibatalkan. Penundaan terjadi karena masih ada beberapa fraksi yang belum menyerahkan surat penugasan anggotanya.
“Pembentukan Pansus tetap berjalan. Insyaallah dalam waktu dekat akan diumumkan,” ujarnya.
Terkait kemungkinan konsekuensi hukum apabila nantinya ditemukan ketidaksesuaian dalam proses penerbitan SK, Kartiyono belum bersedia berspekulasi. Menurutnya, kesimpulan harus didasarkan pada fakta dan hasil pendalaman Pansus. Namun, ia mengakui setiap tindakan pemerintahan memiliki konsekuensi, baik secara politik, hukum, maupun sosial.
Perubahan Perda RTRW Dipersiapkan Masuk Propemperda 2027
Selain fungsi pengawasan, Bapemperda DPRD Jombang juga tengah mematangkan agenda legislasi untuk tahun 2027. Salah satu yang menjadi perhatian adalah rencana perubahan Perda RTRW Nomor 10 Tahun 2021.
Kartiyono menjelaskan, perubahan regulasi tata ruang tersebut dinilai perlu dilakukan karena terdapat perkembangan kondisi faktual di lapangan yang membutuhkan penyesuaian terhadap ketentuan dalam perda yang berlaku.
Terlebih, perubahan RTRW telah memperoleh arahan dari pemerintah pusat melalui Surat Edaran Menteri ATR/BPN Nomor 3/4 Tahun 2026, yang memberikan batas penyelesaian perubahan Raperda RTRW pada 2027.
Dalam pembahasan Bamus Perda, pemerintah daerah melalui Dinas PUPR, Bappeda, dan Bagian Hukum telah mempresentasikan kesiapan serta kajian awal sebagai salah satu persyaratan pengusulan regulasi.
“Kalau sebelumnya kami masih mempertanyakan kesiapan pemerintah, termasuk kajian dan persyaratan lainnya, ternyata pemerintah sudah siap. Ini menjadi dasar bagi kami untuk melanjutkan proses agar perubahan Perda RTRW dapat masuk Propemperda 2027,” paparnya.
Menurut Kartiyono, perubahan tata ruang bukan sekadar pembaruan dokumen regulasi, tetapi menyangkut kepastian hukum, arah pembangunan, investasi, serta perlindungan kepentingan masyarakat.(gus)
