JOMBANG MEDIA NUSA–ANTARA.com – Persetujuan DPRD Kabupaten Jombang terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027 bukan berarti seluruh kebijakan penganggaran pemerintah daerah luput dari kritik. Sejumlah fraksi justru memberikan catatan serius, mulai dari dominasi belanja birokrasi, terbatasnya anggaran sektor produktif, lambannya penanganan infrastruktur, hingga ancaman tidak optimalnya penyerapan anggaran.
Legislatif mengingatkan agar APBD 2027 tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan dan rutinitas belanja pemerintah. Setiap alokasi anggaran harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan warga.
Berbagai sorotan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jombang dengan agenda penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD 2027, yang dihadiri Bupati Jombang H Warsubi, Sekda Agus Purnomo, jajaran Forkopimda, asisten dan pejabat OPD, Rabu (11/11/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Hadi Atmaji memberikan kesempatan kepada 7 fraksi untuk menyampaikan pandangannya.
Seluruh fraksi menyatakan persetujuan, sejumlah catatan strategis tetap disampaikan sebagai bahan evaluasi bagi Bupati Jombang Warsubi beserta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).
Fraksi PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), misalnya, memberikan perhatian khusus terhadap komposisi belanja daerah yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat. Sementara fraksi lainnya menyoroti sektor pendidikan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), ketenagakerjaan, pertanian, hingga efektivitas pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD).
Pandangan akhir Fraksi PDIP disampaikan Ama Siswanto, sedangkan Fraksi PPP disampaikan Juanita Erma Zakiyah. PPP pertanyakan keberpihakan APBD terhadap masyarakat.
Fraksi PPP menilai arah kebijakan anggaran Jombang tahun 2027 masih memerlukan pembenahan. Salah satu persoalan mendasar yang disoroti adalah besarnya porsi belanja untuk kebutuhan birokrasi dibandingkan dukungan terhadap pembangunan dan kegiatan ekonomi produktif.
Dalam pandangan akhirnya, PPP mencatat pendapatan daerah diproyeksikan mencapai sekitar Rp2,536 triliun. Namun, alokasi belanja hibah dan modal disebut hanya berkisar 7 persen. Sebaliknya, sekitar 68 persen anggaran terserap untuk membiayai gaji, tunjangan pegawai, dan kebutuhan operasional pemerintahan.
Kondisi tersebut menjadi dasar penilaian PPP bahwa struktur R-APBD 2027 belum menunjukkan keberpihakan yang memadai terhadap kepentingan masyarakat.
“Namun demikian, kita semua tahu bahwa R-APBD 2027 belum berpihak kepada rakyat,” demikian penegasan Fraksi PPP dalam pandangan akhirnya.
Persoalan infrastruktur jalan juga menjadi perhatian. PPP menilai rencana penanganan jalan pada 2027 belum sebanding dengan tingkat kerusakan yang masih terjadi di berbagai wilayah Kabupaten Jombang.
Berdasarkan data yang disampaikan fraksi tersebut, pemerintah daerah hanya merencanakan rehabilitasi dan rekonstruksi sekitar enam kilometer jalan. Sementara penanganan melalui pemeliharaan rutin dan berkala mencakup 19 kilometer dengan anggaran sekitar Rp32 miliar.
Di sisi lain, kondisi jalan yang membutuhkan perhatian masih cukup besar. Tercatat sekitar 21 kilometer mengalami kerusakan berat, 391 kilometer rusak sedang, dan 173 kilometer rusak ringan.
Ketimpangan antara kebutuhan penanganan dan kemampuan anggaran tersebut dinilai perlu menjadi bahan evaluasi. Pemerintah daerah diminta menyusun prioritas pembangunan jalan berdasarkan tingkat kerusakan, urgensi, serta manfaatnya bagi mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.
PPP juga mengkritisi kesesuaian antara tema pembangunan Kabupaten Jombang tahun 2027, yakni Integrasi Pengembangan Industri-Perdagangan dengan Sektor Primer, dengan dukungan anggaran terhadap OPD yang menjadi penggerak sektor ekonomi.
Fraksi ini mencatat gabungan anggaran sejumlah OPD yang membidangi pertanian, peternakan, perindustrian dan perdagangan, UMKM, kepemudaan, olahraga dan pariwisata, serta ketenagakerjaan dan transmigrasi hanya sekitar Rp59,508 miliar atau kurang lebih 2 persen dari total APBD.
Dari alokasi tersebut, sekitar 21 persen diperuntukkan bagi belanja modal dan barang jasa. Adapun sekitar 78 persen lainnya digunakan untuk belanja pegawai, tunjangan, serta operasional program.
PPP mengingatkan bahwa tema pembangunan tidak boleh berhenti sebagai rumusan normatif dalam dokumen perencanaan. Diperlukan dukungan anggaran yang proporsional agar integrasi sektor industri, perdagangan, pertanian, dan sektor primer benar-benar dapat diwujudkan.
Selain persoalan fiskal, PPP turut mendorong peningkatan profesionalisme pelayanan publik, optimalisasi revitalisasi sungai untuk mengurangi risiko banjir, serta pengawasan lebih ketat terhadap industri yang belum menjalankan pengelolaan limbah secara baik.
Penataan kegiatan sound horeg juga masuk dalam daftar perhatian. PPP mengusulkan adanya regulasi yang lebih jelas, termasuk pengaturan lokasi kegiatan di kawasan terbuka dan jauh dari permukiman penduduk untuk meminimalkan gangguan kesehatan, persoalan sosial, maupun potensi kerugian material.
PDIP Ingatkan Risiko SiLPA dan Lemahnya Kualitas Belanja
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan melalui Ama Siswanto menekankan pentingnya pembenahan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Sejumlah aspek yang menjadi perhatian meliputi kemandirian fiskal, efektivitas belanja, pemerataan pembangunan, serta keterbukaan informasi APBD kepada masyarakat.
PDIP menilai ketergantungan pendapatan daerah terhadap transfer pemerintah pusat masih menjadi tantangan dalam memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Jombang.
Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), pemerintah didorong mengoptimalkan digitalisasi pajak dan retribusi, memperbarui basis data wajib pajak, memanfaatkan aset daerah secara produktif, serta memperkuat kontribusi BUMD.
Penggalian sumber pendapatan baru juga dinilai penting, sepanjang dilakukan secara terukur dan tidak menambah beban berlebihan bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
Dalam aspek pelaksanaan anggaran, PDIP mengingatkan bahwa tingginya realisasi penyerapan belanja tidak otomatis menunjukkan keberhasilan pembangunan.
Menurut fraksi ini, keberhasilan APBD harus diukur dari kemampuan pemerintah menyelesaikan persoalan masyarakat, bukan semata-mata dari terselesaikannya administrasi dan besarnya anggaran yang dibelanjakan.
“Jangan sampai APBD yang berhasil menyelesaikan proses administrasi dan penyerapan anggaran, tapi belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat. Karena ukuran keberhasilan APBD bukan semata-mata serapan anggaran, tapi seberapa besar persoalan masyarakat yang bisa diselesaikan,” demikian penegasan Fraksi PDIP.
Potensi munculnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) juga menjadi perhatian tersendiri.
PDIP meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap program yang tidak terlaksana atau tidak terserap optimal. Kondisi tersebut harus ditelusuri untuk mengetahui apakah disebabkan perencanaan yang kurang matang, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, persoalan pengadaan, atau kendala teknis di tingkat OPD.
“Setiap rupiah yang masuk dalam APBD harus memiliki target manfaat yang jelas. Demikian pula setiap rupiah yang tidak terserap harus menjadi bahan evaluasi agar kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran ke depan semakin baik,” tegas fraksi tersebut.
Selain itu, PDIP mendorong transparansi pengelolaan keuangan daerah diperkuat. Masyarakat dinilai berhak mengetahui secara terbuka besaran anggaran, jenis program, lokasi pelaksanaan, kelompok penerima manfaat, hingga indikator keberhasilan setiap kegiatan yang dibiayai APBD.
Pendidikan, MBG, hingga Ekonomi Daerah Jadi Perhatian
Catatan terhadap Raperda APBD 2027
Fraksi PKS-Nasdem dan Fraksi Demokrat. Kedua fraksi tersebut memberikan perhatian terhadap pemerataan akses pendidikan, penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), serta efektivitas penggunaan anggaran pelayanan dasar.
Pemenuhan anggaran pendidikan minimal 20 persen diminta tidak hanya menjadi pemenuhan kewajiban administratif.
Pemerintah Kabupaten Jombang perlu memastikan anggaran tersebut benar-benar berdampak terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan mengurangi angka anak yang tidak mengenyam pendidikan.
Penanganan ATS juga didorong dilakukan secara inklusif dan berkelanjutan, termasuk menjangkau masyarakat di wilayah pelosok melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2026 tentang Penanganan ATS.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menjadi perhatian Fraksi PKS-Nasdem.
Fraksi ini mencatat sebanyak 158 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi dengan jangkauan 289.168 penerima manfaat. Pelaksanaan program juga perlu disertai pemenuhan standar keamanan pangan, termasuk kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Meski demikian, masih terdapat sekitar 123.637 jiwa yang belum terjangkau program tersebut. Pemerintah daerah diminta mempercepat perluasan cakupan penerima manfaat dengan tetap mengedepankan kualitas makanan, standar kebersihan, dan keamanan pangan.
Di sisi lain, Fraksi Demokrat menekankan perlunya penguatan intensifikasi PAD serta evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BUMD. Penyertaan modal dari pemerintah daerah harus mampu menghasilkan kontribusi yang jelas terhadap pendapatan dan perekonomian daerah.
Fraksi PKS-Nasdem bersama Demokrat juga mengingatkan pentingnya percepatan proses pengadaan barang dan jasa sejak awal tahun anggaran. Langkah tersebut diperlukan untuk menghindari penumpukan kegiatan pada akhir tahun yang berpotensi menghambat kualitas pelaksanaan program.
Keduanya turut mendorong evaluasi terhadap belanja yang dinilai kurang produktif, seperti kegiatan seremonial, perjalanan dinas, dan konsumsi rapat. Hasil efisiensi diharapkan dapat dialihkan untuk memperkuat pelayanan dasar, terutama bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.
Golkar Soroti Ketenagakerjaan dan Penguatan Pertanian
Dari sektor ketenagakerjaan dan pertanian, Fraksi Golkar memberikan perhatian terhadap peningkatan kesejahteraan tenaga kerja serta keberlanjutan aktivitas ekonomi masyarakat.
Fraksi ini mengapresiasi tambahan honorarium sebesar Rp500.000 per orang setiap bulan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Dinas Kesehatan dan Puskesmas.
Namun, persoalan ketenagakerjaan juga membutuhkan langkah antisipatif. Pemerintah daerah diminta memperkuat komunikasi tripartit antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja untuk mengantisipasi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Pada sektor pertanian, Golkar mendorong pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) secara optimal, termasuk untuk dukungan pupuk NPK bagi petani tembakau serta pengadaan alat dan mesin pertanian.
Penguatan sarana pertanian tersebut diharapkan menjangkau 24 titik wilayah utara Brantas sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan mendukung kesejahteraan petani.
Sementara itu, Fraksi Gerindra menekankan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan fiskal nasional dengan arah pembangunan daerah.
Tema nasional Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat dinilai perlu diterjemahkan secara konkret melalui tema pembangunan Kabupaten Jombang 2027, yaitu Integrasi Pengembangan Industri-Perdagangan dengan Sektor Primer.
Keselarasan tersebut harus tercermin dalam program dan alokasi anggaran yang mampu memperkuat hubungan antara sektor industri, perdagangan, pertanian, serta potensi ekonomi lokal.
Persetujuan DPRD Bukan Akhir Evaluasi APBD
Beragam catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD memperlihatkan bahwa tantangan APBD Jombang 2027 tidak cukup diselesaikan dengan menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah.
Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana pemerintah menentukan prioritas, meningkatkan efektivitas belanja, serta memastikan program yang direncanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dominasi belanja birokrasi, terbatasnya dukungan terhadap sektor produktif, kondisi infrastruktur yang masih membutuhkan penanganan, hingga potensi SiLPA menjadi sejumlah pekerjaan rumah yang harus dijawab pemerintah daerah.
Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah daerah terhadap Raperda APBD 2027 selanjutnya akan memasuki tahapan evaluasi oleh Gubernur Jawa Timur sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Tahapan tersebut sekaligus menjadi ruang untuk mencermati kembali berbagai masukan legislatif agar kebijakan anggaran yang ditetapkan memiliki arah lebih terukur, transparan, efisien, dan tepat sasaran.
Pada akhirnya, keberhasilan APBD tidak ditentukan oleh besarnya angka anggaran yang tercantum dalam dokumen pemerintah. Ukuran sesungguhnya terletak pada perubahan yang dirasakan masyarakat setelah program pembangunan dilaksanakan.(gus)
