JOMBANG MEDIA NUSA-ANTARA.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jombang terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur daerah sepanjang tahun anggaran 2026. Sejumlah Proyek Strategis Daerah (PSD) yang menjadi kebutuhan sekaligus harapan masyarakat menjadi prioritas, mulai dari peningkatan jalan, pembangunan jembatan, hingga rehabilitasi jaringan irigasi dan normalisasi saluran air.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jombang, Imam Bustomi, ST, melalui Sekretaris Dinas PUPR, Agung Setiaji, ST, memaparkan bahwa berbagai program pembangunan tersebut diarahkan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendukung aktivitas ekonomi dan sektor pertanian.
Di sektor infrastruktur jalan, sejumlah pekerjaan strategis telah dilaksanakan. Di antaranya peningkatan ruas Cukir–Mojowarno melalui pelapisan aspal hotmix dan pelebaran jalan, serta rekonstruksi ruas Gebangbunder di Kecamatan Plandaan dengan alokasi anggaran sekitar Rp2,87 miliar.
Pembangunan infrastruktur juga menyentuh kawasan pedesaan. Salah satunya melalui pembangunan jalan dengan konstruksi beton rigid di Desa Pojok Klitih, Kecamatan Plandaan. Selain itu, peningkatan konektivitas wilayah dilakukan melalui pelebaran jembatan dan perbaikan ruas jalan Wonoayu–Pakis.
Untuk memastikan kondisi jalan tetap terjaga, Dinas PUPR juga mengoptimalkan program Mandor Jalan.
“Program ini membagi tim pengawasan dan penanganan infrastruktur ke dalam empat wilayah, yakni Jombang, Mojoagung, Ngoro, dan Ploso. Pembagian wilayah tersebut diharapkan mempercepat respons terhadap kerusakan jalan maupun kebutuhan pemeliharaan di lapangan,” papar Agung kepada awak media ini di kantornya, Dinas PUPR Jl KH Ramli Tamim, kemarin.
Sementara itu, lanjut dia, rencana pembangunan Flyover Mengkreng mulai memasuki tahapan persiapan lanjutan. Berdasarkan perkembangan hingga 30 Oktober 2026, prosesnya telah memasuki tahap penilaian harga lahan atau appraisal dengan mengacu pada desain akhir atau Detail Engineering Design (DED).
Perkuat Infrastruktur Pengairan
Tidak hanya berfokus pada pembangunan jalan, Dinas PUPR Jombang juga memberikan perhatian terhadap pengelolaan sumber daya air dan jaringan irigasi.
Sejumlah kegiatan normalisasi saluran dan afvoer dilakukan untuk memperlancar aliran air, mendukung kebutuhan irigasi pertanian, sekaligus mengurangi potensi genangan dan banjir.
Salah satu pekerjaan yang dilakukan adalah normalisasi saluran primer di wilayah Tanggalrejo sepanjang 845 meter oleh Tim Alat Kelengkapan (Alkal) PUPR. Selain itu, normalisasi Afvoer Miagan juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kelancaran sistem drainase dan pengairan.
Rehabilitasi serta pemeliharaan jaringan irigasi turut dilaksanakan guna menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian.
Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung produktivitas pertanian dan ketahanan pangan daerah.
Di sisi pelayanan publik, Dinas PUPR juga terus mengembangkan layanan berbasis digital, khususnya fasilitasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Keterangan Rencana Kabupaten (KRK). ”
Upaya ini diharapkan memberikan kemudahan dan kepastian layanan bagi masyarakat maupun pelaku usaha dalam memperoleh informasi dan persyaratan tata ruang,” jelas Agung.
Program internal lainnya meliputi produksi aspal secara mandiri serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pembangunan infrastruktur.
Anggaran PUPR Capai Rp115,39 Miliar
Dari sisi pembiayaan, total pagu anggaran yang dikelola Dinas PUPR Kabupaten Jombang pada APBD induk Tahun Anggaran 2026 tercatat sekitar Rp115,39 miliar. Anggaran tersebut kemudian memperoleh tambahan alokasi melalui Perubahan APBD (P-APBD) 2026.
Pada APBD induk, sektor Bina Marga atau pembangunan dan pemeliharaan jalan mendapatkan alokasi terbesar, yakni sekitar Rp78,09 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta pemeliharaan rutin dan berkala ruas jalan.
“Di dalamnya termasuk lima paket Proyek Strategis Daerah (PSD) jalan dengan nilai total sekitar Rp13,5 miliar. Sejumlah ruas yang masuk dalam program tersebut antara lain Mojolegi–Panglungan, Mojoagung–Mojoduwur, Made–Asemgede, serta Gebangbunder–Plandaan,” jelasnya.
Agung menambahkan, sektor Sumber Daya Air (SDA) memperoleh alokasi sekitar Rp5,07 miliar untuk mendukung pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi serta normalisasi saluran air.
Dinas PUPR juga mengalokasikan anggaran lebih dari Rp27 miliar untuk kegiatan swakelola. Dana tersebut terbagi untuk pengadaan bahan material sekitar Rp20,74 miliar dan pembayaran upah pekerja lapangan sekitar Rp6,55 miliar.
Adapun dalam P-APBD 2026, Dinas PUPR kembali memperoleh tambahan anggaran sekitar Rp10,36 miliar. Tambahan tersebut difokuskan untuk penanganan infrastruktur jalan dan pengadaan material pendukung pemeliharaan.
Dari alokasi tambahan itu, sekitar Rp8,06 miliar diperuntukkan bagi lima paket pekerjaan jalan, termasuk yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Sementara itu, lima ruas yang menjadi sasaran pekerjaan meliputi Kesamben–Podoroto, Pulorejo–Gumulan, Mojokrapak–Beweh, jalan di Desa Mojokrapak, serta Daditunggal–Gedongombo.
S
elain pekerjaan fisik jalan, P-APBD juga mengalokasikan sekitar Rp2,47 miliar untuk pengadaan aspal drum melalui mekanisme e-purchasing. Pengadaan tersebut ditujukan untuk mendukung percepatan pemeliharaan jalan di berbagai wilayah Kabupaten Jombang.
Berbagai program dan alokasi anggaran tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu perhatian utama Pemerintah Kabupaten Jombang.
“Keberhasilan pelaksanaannya tidak hanya diukur dari terserapnya anggaran maupun selesainya pekerjaan fisik, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Dengan demikian, kualitas hasil pembangunan, pemerataan penanganan infrastruktur, serta keberlanjutan pemeliharaan menjadi aspek penting agar investasi daerah di sektor PUPR benar-benar memberikan dampak terhadap kelancaran aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang,” pungkasnya.(gus)
