JOMBANG MEDIA NUSA-ANTARA.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jombang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar rapat terbatas yang tidak dapat diliput oleh awak media. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut digelar di ruang kerja Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, Kamis (4/2/2026) siang.
Sejumlah pejabat penting turut hadir dalam pertemuan tersebut. Dari unsur pemerintah daerah tampak Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Agus Purnomo, Kepala Bapperinda Hartono, Kepala BPKAD Muhammad Nashrullah, serta Sekretaris DPRD (Sekwan) Danang Praptoko. Selain itu, beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga ikut mengikuti rapat tersebut.
Sementara dari unsur legislatif, selain Ketua DPRD Hadi Atmaji, hadir pula Wakil Ketua DPRD Octa Della Bilytha Permatasari, Wakil Ketua DPRD Syarif Hidayatullah (Gus Sentot), serta pimpinan dewan lainnya.
Saat dikonfirmasi mengenai agenda yang dibahas dalam rapat tersebut, Hadi Atmaji belum bersedia membeberkan secara detail kepada publik.
“Ya, yang dibahas masalah kekinian yang ada di Jombang. Cuma belum bisa dikonsumsi publik,” ujar Hadi Atmaji saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya.
Meski demikian, ketua DPC PKB Jombang tersebut memberikan sedikit gambaran terkait pelaksanaan program pembangunan daerah yang saat ini terus berjalan.
Ia menjelaskan, salah satu tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DPRD adalah menyerap aspirasi masyarakat yang belum tertampung dalam program pemerintah daerah.
Salah satu instrumen yang digunakan DPRD dalam menampung aspirasi tersebut adalah melalui pokok-pokok pikiran (pokir) dewan yang kemudian menjadi bagian dari pembahasan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Pokir itu masuk dalam perencanaan pembangunan. Ada partisipasi publik yang harus kita serap dan kita padukan dengan program kerja eksekutif (data teknokratik),” jelas Hadi Atmaji.
Menurutnya, sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi hal penting agar perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara efektif dan mampu memenuhi kebutuhan hajat hidup masyarakat Jombang.
Pihaknya juga menyinggung jadwal reses DPRD yang segera dilaksanakan pada 15 Maret pekan depan.
“Kami segera turun ke masyarakat sesuai daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
Rekan-rekan fraksi di dewan bersama pengurus partainya menemui konstituen sesuai dapil menggelar pertemuan untuk menyerap dan menampung apa yang disampaikan masyarakat,” tutur Atmaji, yang baru mengawali karier politiknya di DPRD Jombang ini.
Sementara itu, Kepala OPD BPKAD Jombang H Muhammad Nashrullah yang masuk sebagai anggota TAPD dikonfirmasi terpisah terkait hasil pertemuan terbatas tersebut, pihaknya enggan merinci secara detail.
Nashrullah hanya mengatakan, pihak TAPD datang dalam pertemuan dengan Banggar DPRD, karena memenuhi undangan ketua DPRD untuk membicarakan persiapan pembahasan Anggaran Perubahan TA 2026.
“Kami diundang oleh ketua dewan membicarakan persiapan pembahasan anggaran perubahan (PAK) TA 2026. Sedangkan sekarang ini saja pembahasan LKPj APBD 2025 belum selesai, karena masih menunggu hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK RI,” kata Nashrul singkat. (gus)
