Laporan Bersambung (4/habis)
Sebagai penutup laporan bersambung ini, Bappeda juga menjelaskan skema pembiayaan program CSR yang dibutuhkan masyarakat.
JOMBANG MEDIA NUSA-ANTARA. Com- Pemerintah daerah mengakui adanya tekanan fiskal pada periode 2025–2026 yang berdampak pada upaya menutup kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk mengatasi kondisi tersebut, sejumlah langkah asistensi dan efisiensi terpaksa dilakukan.
Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa berbagai komponen belanja mengalami penyesuaian signifikan. Bahkan, beberapa pos biaya harus dinaikkan karena keterbatasan tenaga maupun sumber daya. Di sisi lain, Harga Pokok Produksi (HPP) di sejumlah sektor telah dipangkas hingga 50 persen.
“Untuk menutup APBD 2026 seluruh badan pelaksana harus menurunkan pembiayaan hingga 50 persen. Kondisi ini membuat ruang gerak semakin sempit,” ungkapnya.
Situasi tersebut berdampak langsung pada program-program pendukung, termasuk pengadaan konsumsi kegiatan yang kini ditiadakan. Menurutnya, kondisi ini membuat beban kerja semakin berat dan membutuhkan solusi alternatif.
Salah satu opsi yang terus diupayakan adalah optimalisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR). Namun demikian, mekanisme CSR dinilai masih belum sepenuhnya dipahami publik.
Ia menjelaskan bahwa CSR tidak diberikan secara langsung oleh perusahaan kepada pemerintah daerah, melainkan melalui forum CSR yang beranggotakan sekitar 68 perusahaan dari berbagai wilayah, termasuk di Kabupaten Jombang.
“CSR itu ada forumnya. Perusahaan-perusahaan dihimpun dalam forum, kemudian penyalurannya diputuskan bersama. Bukan pemerintah yang menentukan sepihak,” jelasnya.
Forum CSR tersebut juga memiliki ketentuan tersendiri, termasuk persentase kontribusi yang umumnya berkisar antara 1,5 hingga 2,5 persen dari keuntungan perusahaan. Namun dalam praktiknya, realisasi di lapangan tidak selalu sesuai dengan ketentuan ideal.
Ia mengakui, masih terdapat ketimpangan dalam distribusi CSR. Beberapa wilayah atau kelompok dinilai lebih sering menerima, sementara yang lain belum tersentuh sama sekali.
“Ini yang akan kami evaluasi. Ke depan, kami akan memetakan kebutuhan secara lebih adil dan terbuka melalui forum,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyinggung keterbatasan anggaran publikasi media. Jika pada tahun-tahun sebelumnya publikasi masih bisa menjangkau banyak media, kini harus dibagi secara selektif karena keterbatasan dana.
“Kami berusaha adil, meski tidak bisa mengakomodir semuanya. Kegiatan besar hanya beberapa, sisanya berskala terbatas,” ujarnya.
Ke depan, pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi, memperbaiki komunikasi dengan forum CSR, serta memastikan distribusi program CSR tepat sasaran. (agus pamuji)
