JOMBANG MEDIA NUSA-ANTARA. Com-Dewan Pendidikan Kabupaten Jombang (DPKJ) telah menerima laporan terkait dugaan tindakan yang melibatkan peserta didik SDN 4/5 Jombatan di salah satu sekolah dasar di wilayah Jombang.

Ketua DPKJ KH Cholil Hasyim menegaskan, setiap penanganan kasus yang melibatkan anak harus mengedepankan prinsip perlindungan anak, kerahasiaan identitas dan kepentingan terbaik bagi anak, baik bagi korban maupun pelaku yang sama-sama masih di bawah umur,” tegas Cholil Hasyim dalam siaran persnya, usai menggelar rapat koordinasi pengurus harian DPKJ, di Kantor Sekretariat Dewan Pendidikan, kemarin.

Karena itu, lanjutnya, DPKJ berperan sebagai pihak yang siap menjembatani komunikasi antara orang tua, sekolah dan instansi terkait seperti Dinas Pendidikan serta UPTD PPA agar proses penyelesaian dilakukan dengan adil, edukatif yang berorientasi pada pemulihan psikologis dan sosial anak.

Menurut Cholil, sebagai bagian dari komitmen menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari kekerasan, maka DPKJ siap menampung seluruh keluhan peserta didik, orang tua, maupun tenaga pendidik terkait kekerasan di satuan pendidikan.

“Dewan Pendidikan juga merekomendasikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang untuk menghidupkan kanal aduan khusus terkait pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan (PPKSP) sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. Berdasarkan pantauan kami, kanal aduan resmi dinas pendidikan sudah lama tidak aktif,” sebutnya.

Kanal ini, kata dia lagi, diharapkan menjadi ruang aman bagi peserta didik dan warga sekolah untuk melapor, mendapatkan perlindungan, serta memastikan tindak lanjut yang transparan dan berkeadilan.

Dewan Pendidikan berkomitmen terus memperkuat peran sekolah sebagai ruang tumbuh kembang yang sehat, ramah anak, dan bebas kekerasan — demi terciptanya mutu pendidikan yang berkualitas. (gus/*)