​Menepis Kesan “Angker”, Inspektorat Kabupaten Jombang Tegaskan Peran Strategis Pengawasan yang Humanis dan Solutif

​JOMBANG MEDIA NUSA-ANTARA. com- Sebagian kalangan masyarakat mungkin masih memandang lembaga pengawasan internal pemerintah sebagai instansi yang “angker” atau kaku. Namun, stigma tersebut hendak ditepis oleh Inspektorat Kabupaten Jombang. Di bawah kepemimpinan Kepala Inspektorat Kabupaten Jombang saat ini dijabat oleh Abdul Madjid Nindyagung, S.H, M.Si, CGCAE.

Agung selaku Kepala Inspektorat, instansi ini mengusung paradigma baru: pengawasan yang tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga bersifat preventif, konsultatif, dan humanis.

​Agung menjelaskan, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) utama Inspektorat berpusat pada pengawasan secara luas. Ruang lingkup pengawasan tersebut mencakup pemeriksaan reguler, evaluasi, monitoring, audit kinerja, hingga penegakan kepatuhan.
​

Kendati demikian, peran Inspektorat tidak berhenti pada fungsi audit semata. Inspektorat Jombang juga aktif menjalankan fungsi konsultatif bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun pemerintah desa yang menghadapi kendala dalam tata kelola pemerintahan.

​”Pengawasan itu dalam arti luas. Kami tidak hanya melakukan pemeriksaan atau audit kinerja dan kepatuhan, tetapi juga berfungsi secara konsultatif. Jika ada OPD atau pemerintah desa yang mengalami kendala, kami bisa mendampingi melalui fungsi konsultatif tersebut,” ujar Agung saat ditemui awak media ini, di ruang kerjanya, Kantor Inspektorat Jombang, Jalan Gatot Subroto No 169, Kepanjen, Jombang, Selasa (17/11/2026).

​Inovasi Layanan Digital: Aplikasi Prem 169

Lebih lanjut mantan Kabag Hukum, Setkab Jombang ini mengatakan, sebagai bentuk komitmen dalam mendekatkan pelayanan dan mempermudah koordinasi, Inspektorat Kabupaten Jombang kini telah menghadirkan inovasi berbasis digital berupa aplikasi bernama Prem 169.​

Melalui aplikasi ini, para aparatur di OPD maupun pemerintah desa tidak harus datang langsung ke kantor Inspektorat untuk berkonsultasi. Mereka cukup memanfaatkan aplikasi tersebut untuk berkomunikasi dan berkoordinasi secara efisien.

​”Saat ini aplikasi Prem 169 sudah bisa diakses oleh rekan-rekan OPD dan pemerintah desa untuk mempermudah komunikasi dan pengawasan fungsi-fungsi terkait,” kata Agung.

Pihaknya menjelaskan, ​dari sisi sumber daya manusia, saat ini Inspektorat Kabupaten Jombang didukung oleh sekitar 65 orang auditor profesional. Sementara untuk Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) tercatat ada 3 orang, dan pihak Inspektorat terus mengusulkan penambahan formasi, termasuk melalui jalur CPNS, guna mengoptimalkan kinerja pengawasan ke depan.

​Kedudukan, Level APIP, dan Sinergi Penegak Hukum

​Dalam struktur pemerintahan daerah, Inspektorat Kabupaten Jombang merupakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah, secara operasional dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda). Agung menganalogikan posisi APIP di daerah memiliki esensi yang senada dengan pengawasan tingkat nasional maupun kementerian.

​Terkait kapabilitas APIP, saat ini Inspektorat Jombang berada di level 3, dan terus berproses menuju tingkat kematangan yang lebih tinggi berdasarkan penilaian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dengan kapabilitas tersebut, sistem pengawasan diarahkan pada early warning system (sistem peringatan dini) guna mendeteksi potensi masalah sejak dini agar tidak berkembang menjadi pelanggaran hukum.

​Agung juga menegaskan komitmen lembaganya dalam menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat. Terkait sinergi dengan aparat penegak hukum (APH) seperti kepolisian dan kejaksaan, Inspektorat Jombang senantiasa mengedepankan koordinasi yang baik, termasuk merujuk pada nota kesepahaman (MoU) penanganan bersama dalam penyelesaian sengketa administratif.

“​Melalui pola pengawasan yang mengedepankan pembinaan, pencegahan, serta penyelesaian melalui Majelis Tuntutan Ganti Rugi (TGR) apabila diperlukan, Inspektorat Kabupaten Jombang berharap tata kelola pemerintahan di Kota Santri dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, dan bersih dari penyimpangan,” tutupnya.(gus)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *