JOMBANG MEDIA NUSA-ANTARA. com- Kasus kemelut keuangan yang melanda Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Sejahtera Jombang masih menjadi sorotan publik. Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Komisi A DPRD Jombang, Totok Hadi Riswanto menegaskan, bahwa akar utama permasalahan ini bersumber dari kesalahan manajemen (mismanagement) internal koperasi.
Totok menjelaskan, Komisi A DPRD sebenarnya tidak masuk terlalu jauh ke dalam teknis pengelolaan KPRI Sejahtera, karena sektor tersebut secara struktural berada di bawah pengawasan Komisi B. Pihaknya mengaku hanya memberikan ruang saran agar pengurus koperasi melakukan kajian secara maksimal.
Kendati demikian, karena persoalan ini telah masuk ke ranah hukum, Totok mempersilakan agar proses tersebut terus dilanjutkan demi keadilan bagi para pihak yang bersangkutan.
”Kalau memang dari penelusuran dan evaluasi itu sudah masuk ranah hukum, ya apa boleh buat, lakukan itu. Karena menurut kami, ini kan soal mismanagement saja,” ujar Totok saat dimintai tanggapan media ini terkait kemelut di tubuh koperasi KPRI Sejahtera, Jombang, di ruang kerjanya, Komisi A DPRD, Rabu (18/11/2026).
Lebih lanjut, Totok menyoroti langkah pimpinan elit KPRI Sejahtera yang dinilai terlalu berani mengambil kebijakan ekspansi atau pengembangan aset tanpa memperhitungkan kewajiban jangka pendek.
Menurut politisi senior Fraksi PDIP yang berpenampilan low profile ini, pengurus menggunakan dana yang ada untuk dibelikan aset dengan harapan harganya naik di masa depan.
Sayangnya, langkah tersebut mengabaikan beban bunga nasabah yang harus dibayarkan setiap bulan.
Akibatnya, ketika terjadi gejolak likuiditas dan penjualan aset tidak bisa dilakukan dengan cepat, koperasi kesulitan membayar bunga kredit nasabah.
Ironisnya, pengurus justru mengambil langkah “jalan pintas” dengan meminjam dana ke bank lain secara berbulan-bulan untuk menutupi kewajiban tersebut, yang justru memperparah kondisi keuangan.
“Enggak berpikir bahwasanya tiap bulan itu harus bayar bunga nasabah. Ini yang mereka enggak paham. Sehingga begitu oleng waktu bayar bunga kredit nasabah enggak mampu, enggak ada duit, terus ambil langkah pinjam bank lain. Itu pun berlaku berbulan-bulan, akhirnya enggak karu-karuan,” singgung Totok.
Totok juga membandingkan kondisi tersebut dengan pengelolaan perbankan di Jombang yang dinilai jauh lebih matang dalam memitigasi risiko penyaluran kredit besar terhadap kapasitas aset yang dimiliki.
Terkait langkah yang harus ditempuh oleh anggota koperasi yang merasa dirugikan—dengan estimasi aset ditaksir mencapai Rp125 miliar—Totok menyarankan agar para anggota secara aktif berupaya menarik kembali dana mereka yang tertahan di koperasi, meskipun situasi kas saat ini sedang sulit.
”Mestinya, menurut saya pribadi, semua anggota ini menarik kembali dananya yang ada di situ. Walaupun sudah tahu enggak ada duit. Tahu kan enggak ada duit, tapi lakukan penarikan, itu menurut saya,” ungkapnya.
Di akhir keterangannya, Totok menyerahkan sepenuhnya penyelesaian substansial KPRI Sejahtera kepada mekanisme hukum yang berjalan, sembari berharap pendekatan emosional maupun yuridis terbaik dapat segera menemukan titik terang bagi para anggota.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Jombang, Abdul Madjid Nindyagung, SH, MSi, CGCAE memberikan klarifikasi terbuka terkait polemik dan dugaan penyimpangan di tubuh koperasi KPRI Sejahtera Jombang yang kini tengah menjadi sorotan publik dan penegak hukum.
Dengan nilai aset koperasi yang ditaksir mencapai angka fantastis sekira Rp125 miliar dan melibatkan ribuan anggota, kemelut ini berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi para anggota akibat dugaan penyimpangan pengelolaan.
Dalam keterangannya, Agung menjelaskan posisi dan peran lembaganya dalam menyikapi persoalan tersebut. Ia menegaskan bahwa sejak tahun 2020, pengawasan terhadap KPRI Sejahtera secara kelembagaan bukan lagi menjadi kewenangan Inspektorat.
”Sejak tahun 2020, tugas pokok dan fungsi terkait pelanggaran disiplin dan perceraian telah beralih ke BKPSDM. Selain itu, karena KPRI Sejahtera murni menggunakan dana dari anggota dan tidak bersumber dari APBD, secara kelembagaan kami tidak memiliki kewenangan untuk melakukan proses pengawasan atau audit,” tegas Agung kepada media ini.
Meski demikian, keterlibatan pihak Inspektorat dalam tim penyelamatan yang dibentuk melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) di TPA dilakukan dalam kapasitas sebagai anggota koperasi, bukan atas nama lembaga instansi pemerintah.
”Kami tegaskan di Inspektorat posisinya bukan sebagai lembaga, melainkan bertindak sebagai anggota koperasi. Kami ditunjuk oleh tim pendamping melalui forum anggota untuk bersama-sama menyelamatkan aset koperasi,” tegas mantan Kabag Hukum, Setkab Jombang ini.
Agung mengungkapkan, tim penyelamat bersama pihak terkait telah berupaya mengamankan sejumlah dokumen penting dan sertifikat yang kini telah diamankan di Bagian Umum guna melindungi aset anggota.
Ia juga menanggapi proses hukum yang sedang berjalan di Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk pihak kejaksaan. Menurutnya, keterlibatan kejaksaan dimungkinkan karena adanya kaitan dengan pinjaman atau perbankan yang bersinggungan dengan ranah hukum negara.
”Saat ini, tim penyelamat telah diberi waktu tambahan untuk menyelesaikan tugasnya. Jika dalam kurun waktu yang ditentukan persoalan ini tidak selesai, maka mekanisme penyelesaian selanjutnya akan diserahkan secara hukum, baik melalui jalur perdata maupun pidana,”tegas Agung.
Karena itu, Agung berharap proses penanganan ini dapat berjalan secara transparan dan berkeadilan demi menyelamatkan hak-hak serta investasi ribuan anggota KPRI Sejahtera Jombang.(gus)

















