JOMBANG MEDIA NUSA-ANTARA.com- Menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Ponpes Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jatim pada 27-31 Agustus 2026 berbagai persiapan terus dilakukan, termasuk di bidang pengamanan.
Penasehat Ansor, Kades Banjarsari, Kecamatan Bandarkedungmulyo Drs H Basyarudin Shaleh, menyebut bahwa kebutuhan personel pengamanan dalam agenda besar NU tersebut berpotensi mencapai lebih dari seribu personel, sebagaimana pengalaman pada muktamar-muktamar sebelumnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa penentuan jumlah personel yang akan diterjunkan merupakan kewenangan Satuan Koordinasi Nasional (Satkornas) Banser.
“Untuk kekuatan personel nanti berapa yang diterjunkan, kami belum bisa memberikan keterangan karena itu kewenangan Satkornas. Saat ini masih terlalu dini untuk menyampaikan angka pastinya,” ujarnya dalam wawancara kepada media di kediamanya pribadinya, di Desa Banjarsari, kemarin sore.

Menurut Basyarudin yang akrab disapa Kaji Din ini, pada 17 Agustus mendatang direncanakan akan digelar apel besar yang tidak hanya menjadi bagian dari peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga sebagai persiapan pengamanan Muktamar NU.
“Bahwa Banser memiliki pengalaman panjang dalam mengawal kegiatan-kegiatan besar NU. Pengamanan tidak hanya difokuskan pada aspek keamanan semata, tetapi juga terbagi ke dalam berbagai bidang tugas, seperti pengaturan lalu lintas, penanganan kebencanaan, pelayanan konsumsi, hingga koordinasi dengan unsur TNI dan Polri”, ujar Kaji Din lulusan S1 Universitan Darul Ulum (Undar) Jombang yang dikenal bicara blak-blakan ini.
Untuk pengamanan ring satu, lanjut aktivis NU ini, terutama pada agenda yang dihadiri pejabat negara seperti Presiden Republik Indonesia, biasanya dipercayakan kepada personel Banser yang memiliki jenjang kepemimpinan dan kemampuan khusus.
“Kalau acara pembukaan sampai penutupan, apalagi jika dihadiri Presiden RI, tentu pengamanannya harus dilakukan secara ketat,” katanya.
Sementara itu, menyoroti dinamika menjelang muktamar, pihaknya mengakui bahwa potensi perbedaan pandangan dan kepentingan dalam organisasi sebesar NU merupakan hal yang wajar. Namun ia optimistis seluruh proses akan berjalan sesuai mekanisme organisasi yang telah berlaku selama ini.
“NU memiliki tahapan dan persyaratan yang jelas dalam proses pemilihan kepemimpinan. Dinamika pasti ada, tetapi pada akhirnya semua akan kembali pada semangat membangun organisasi dan mengabdi kepada umat,” tegas Kaji Din.
Ia juga mengingatkan bahwa pengalaman sejarah menunjukkan berbagai dinamika pernah terjadi dalam perhelatan-perhelatan besar NU. “Namun hingga kini NU tetap mampu menjaga persatuan dan menjalankan proses organisasi secara baik dan profesional,” jelasnya.
Karena itu, pihaknya kembali menegaskan, Nahdlatul Ulama memiliki kontribusi besar dalam sejarah perjalanan bangsa, namun independensi organisasi harus tetap dijaga.
“Para pemegang kekuasaan harus menghormati nilai-nilai yang diperjuangkan NU. Tetapi jangan sampai NU menjadi alat kepentingan kekuasaan. NU harus tetap menjaga marwah dan independensinya demi kepentingan umat dan bangsa,” pungkasnya.
Sementara itu, dalam surat edaran remi yang dikeluarkan Satuan Koordinasi Cabang Banser Kabupaten Jombang 19 Juli 2026 seluruh kekuatan unit Banser dibawah Satkorcab Banser Jombang diintruksikan mempersiapkan diri seluruh personelnya untuk menggelar Apel Akbar Pra Muktamar ke-NU yang berlangsung di Gedung Serbah Guna (GSG) Ponpes Bahrul Ulum Tambak Beras pada Rabu 22 Juli 2026.
Kepala Banser Wilayah Kecamatan Jombang Kota, Arif Lukman Hakim, SH, pihaknya menyatakan siap melaksanakan perintah tersebut, dengan melakukan konsolidasi dan koordinasi seluruh personel Banser di tiap-tiap ranting.
“Prinsipnya kami siap mengemban amanah yang diperintahkan pucuk pimpinan. Muktamar ini merupakan event sekala nasional. Karena itu, Banser jadi benteng utama ulama yang senantiasa siap mengawal dan mengamankan jalannya muktamar,” tegasnya. (gus)

















