JOMBANG MEDIA NUSA-ANTARA. com- Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) asal Kota Santri Kabupaten Jombang, Jatim, H Ahmad Silahuddin, SAP menyoroti sejumlah dinamika yang terjadi menjelang dan pasca Muktamar NU ke-35 yang berusia 1 Abad, yakni 1926-2026. Dalam sebuah obrolan santai dengan awak media ini, ia menekankan pentingnya menjaga marwah musyawarah para kiai dan masyayikh serta menghindari polarisasi yang dapat merugikan organisasi dan warga nahdliyin.
Menurut Gus Adi sapaan akrabnya, keputusan yang telah dihasilkan melalui forum musyawarah para ulama seharusnya dihormati oleh seluruh pihak. Ia menilai munculnya protes terhadap keputusan yang telah disepakati menunjukkan adanya persoalan dalam penghormatan terhadap mekanisme musyawarah yang selama ini menjadi tradisi pesantren dan NU.
“Kalau semua keputusan akhirnya dipersoalkan kembali, lalu apa fungsi musyawarah dan forum para kiai ? Semangat kebersamaan dan kepatuhan terhadap hasil musyawarah harus tetap dijaga,” ujarnya ditemui media ini di kediaman pribadinya, kawasan Ponpes Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jatim, Jumat (10/7/2027).
Gus Adi juga menyinggung sejumlah keputusan yang sempat menjadi polemik di lingkungan NU. Menurutnya, perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam organisasi besar, namun tidak boleh berkembang menjadi sebuah konflik berkepanjangan yang memecah belah warga NU.
Pria yang pernah lama terjun di dunia politik praktis sebagai anggota DPRD Jombang dan DPRD Jatim ini mengingatkan, keberadaan Majelis Kiai dan Masyayikh (MKS) memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga marwah organisasi agar tetap berada pada jalur yang sesuai dengan nilai-nilai Ahlussunnah Wal Jamaah serta tradisi kepesantrenan.
Gus Adi menilai substansi yang seharusnya menjadi perhatian utama NU bukanlah semata-mata soal siapa yang menduduki jabatan ketua umum atau Rais Aam. Menurutnya, yang jauh lebih penting adalah sejauh mana organisasi mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bangsa dan negara.
“Menurut pandangan saya, yang harus diperjuangkan adalah kesejahteraan warga, sektor pertanian, perikanan, pendidikan serta penguatan ekonomi umat. Itu yang dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat,” tandas Gus Adi dengan nada serius.
Ia juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap munculnya kesan persaingan politik dalam kontestasi kepemimpinan organisasi. Menurutnya, NU dibangun atas dasar khidmah dan pengabdian sehingga semangat keikhlasan harus tetap menjadi fondasi utama dalam menjalankan amanah organisasi.
Terkait wacana larangan rangkap jabatan, Gus Adi berpandangan bahwa pengurus NU yang menduduki jabatan pemerintahan sebenarnya tidak selalu menjadi persoalan selama tidak terlibat dalam politik praktis. Menurutnya, keterlibatan kader NU di pemerintahan justru dapat menjadi peluang untuk memperjuangkan kepentingan umat dan warga nahdliyin.
“Kalau berada di pemerintahan dan mampu membawa manfaat bagi umat, itu tidak masalah. Yang perlu dihindari adalah keterlibatan dalam politik praktis yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Misalnya rangkap jabatan di organisasi partai politik,”kritik Gus Adi.
Di akhir wawancara, Gus Adi berharap NU mampu menjaga persatuan internal yang kuat dan kokoh sehingga menjadikan momentum abad kedua organisasi besar nasional NU ini sebagai titik penguatan khidmah kepada umat, bangsa, dan negara.
Ditanya soal figur yang tepat sebagai calon ketua umum PBNU periode mendatang lewat Muktamar ke-35 NU, Gus Adi yang dilahirkan dari keluarga besar Ponpes Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang yang juga dzurriyat Muasis NU Mbah Wahab Chasbullah ini sempat diam sejenak, lalu menyebut tokoh kharismatik Menteri Agama RI Prof Nazaruddin. “Saya kira tepat saja Pak Nazaruddin diberikan amanat sebagai ketua umum PBNU. Beliau sosok yang ideal, akomodatif dan moderat. Beliau orangnya tawadhu. Insyaallah, saya yakin beliau bisa diterima seluruh warga NU dan masyarakat. Saya katakan, Pak Nazaruddin figur alternatif calon ketua umum PBNU yang bisa diterima semua kalangan,”tutupnya.(gus)
