Laporan Bersambung 3 :
JOMBANG MEDIA NUSA-ANTARA.com – Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jombang, Jatim, terus memperkuat strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemetaan potensi pajak, penguatan digitalisasi pelayanan, hingga kolaborasi lintas sektor dengan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
Kepala Bapenda Jombang Solahuddin Hadi Sucipto, S.STP, MSi memaparkan, seluruh mekanisme penghitungan pajak tertentu seperti pajak tenaga listrik dilakukan secara terpusat. Komponen pengurangan seperti diskon pelanggan, subsidi kelompok miskin, hingga besaran tarif dihitung terlebih dahulu sebelum dana masuk ke kas daerah.
“Setelah dihitung di pusat, baru masuk ke rekening kas daerah. Setelah itu baru direkam sebagai pendapatan daerah,” papar Solahuddin.
Ia menyebut, penerimaan pajak listrik yang masuk ke daerah mencapai miliaran rupiah setiap bulan dan menjadi salah satu sumber PAD yang cukup potensial.
Selain itu, sektor pajak hiburan juga mulai dioptimalkan. Pada tahun 2026, Bapenda, kata dia, cukup optimistis sektor hiburan dapat menyumbang peningkatan PAD, terutama dengan mulai maraknya event organizer (EO) dan pertunjukan hiburan di Jombang.
Pendekatan yang dilakukan Bapenda terhadap pelaku industri hiburan pun lebih bersifat persuasif dan komunikatif. Bahkan pihaknya berencana rutin menggelar forum informal bersama para EO agar tercipta hubungan yang nyaman dan saling mendukung.
“Ya, kita ajak ngopi bareng supaya mereka nyaman dengan pemerintah. Karena sebenarnya event-event seperti konser dan hiburan itu punya multiplier effect yang cukup besar bagi ekonomi masyarakat dan PAD,” kata pria alumni STPDN 2003 silam ini.
Menurutnya, sejumlah kegiatan hiburan yang digelar selama ini terbukti mampu menggerakkan ekonomi lokal, mulai sektor UMKM, parkir, kuliner, hingga jasa lainnya.
Terkait strategi besar peningkatan PAD, pihaknya menegaskan fokus utama saat ini adalah pemetaan dan penggalian potensi pajak yang selama ini belum tergarap maksimal.
“Potensi itu harus dipotret dulu. Kalau potensinya sudah kelihatan, baru bisa dilakukan pendataan dan akhirnya menjadi pendapatan,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengakui tidak semua potensi yang terdata bisa langsung ditarik menjadi pajak karena pemerintah tetap harus mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat dan stabilitas usaha.
“Potensi ada belum tentu semuanya bisa kita tagih. Kita juga harus menjaga situasi tetap kondusif,” tambahnya.
Untuk sektor retribusi daerah, Bapenda melakukan kerja sama lintas sektoral dengan sejumlah OPD seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, hingga rumah sakit daerah.
Dalam waktu dekat, Bapenda bersama Inspektorat juga akan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna memberikan bimbingan teknis terkait penyusunan target pendapatan daerah berbasis kertas kerja dan analisis potensi riil.
“Kita ingin penentuan target pendapatan itu benar-benar berbasis data dan penghitungan potensi,” jelasnya.
Evaluasi rutin juga mulai diterapkan terhadap OPD pengelola retribusi guna memetakan kendala di lapangan, termasuk persoalan kios pasar kosong yang masih tercatat sebagai objek retribusi dan berpotensi menjadi piutang daerah.
“Ini menjadi PR kami bagaimana piutang yang memang sudah tidak memungkinkan itu bisa diselesaikan sesuai mekanisme yang ada,” katanya.
Sementara itu, terkait realisasi PAD tahun 2026, hingga April lalu capaian pendapatan daerah disebut masih berada dalam jalur yang cukup optimistis meski tantangan fiskal tetap ada.
Bapenda juga terus mendorong transformasi digital dalam pelayanan pajak daerah. Salah satu inovasi terbaru adalah penerapan barcode pada SPPT PBB tahun 2026.
Melalui barcode tersebut, masyarakat dapat langsung mengakses lokasi objek pajak berdasarkan Nomor Objek Pajak (NOP), sehingga memudahkan verifikasi data sekaligus meminimalisasi kesalahan administrasi.
“Dengan barcode itu masyarakat bisa langsung melihat titik lokasi objek pajaknya sesuai NOP. Ini bagian dari digitalisasi pelayanan yang terus kami kembangkan,” tandasnya. (gus/bersambung 3)
