JOMBANG, MEDIA NUSA-ANTARA.com – Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Jombang menggelar sosialisasi penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) guna memastikan bantuan sosial (bansos) benar-benar menjangkau warga yang paling membutuhkan.
Kegiatan tersebut dipusatkan di Pendopo Kabupaten Jombang, Sabtu (28/2/2026), mengusung tema Kolaborasi Program Prioritas Presiden dalam Rangka Membangun Sumber Daya Manusia Menuju Kemandirian Ekonomi.
Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, hadir bersama rombongan dan disambut langsung oleh Bupati Jombang Warsubi, Wakil Bupati Salmanudin, Sekdakab Agus Purnomo, Kepala BPS Kabupaten Jombang, unsur Forkopimda, para kepala OPD, kepala desa/lurah, operator data desa/kelurahan, serta SDM pilar-pilar sosial se-Kabupaten Jombang, termasuk Pendamping PKH, TKSK, dan TAGANA.
Satu Pintu Data Kemiskinan
Dalam arahannya, Gus Ipul menegaskan pentingnya mengakhiri ego sektoral dalam pengelolaan data, sebagaimana amanat Inpres Nomor 4 Tahun 2025. Mulai 2025, data kemiskinan dipusatkan dalam satu pintu yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan disajikan dalam bentuk peringkat desil 1 hingga 10.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, pendamping sosial, serta operator SIKS-NG desa/kelurahan menjadi kunci menghadirkan data yang akurat dan mutakhir. Data kemiskinan, kata dia, bersifat dinamis sehingga membutuhkan pembaruan berkelanjutan melalui jalur formal maupun partisipasi masyarakat.
“Data ini sangat dinamis, kondisi pagi dan sore bisa berbeda. Tugas kita di daerah adalah membantu pemutakhiran data secara faktual di lapangan, lalu mengirimkannya ke BPS. Hasil olah data akan disajikan setiap tiga bulan sekali. Dengan data yang akurat, kita menghindari kesalahan sasaran yang bisa menjadi temuan di masa depan,” tegas Gus Ipul.
Ia menambahkan, elemen strategis mulai dari RT, RW, kepala desa, Dinas Sosial hingga BPS daerah harus bersinergi di bawah koordinasi kepala daerah. Hasil pemutakhiran dari tingkat desa selanjutnya dikirim ke pusat untuk diolah dan dipublikasikan secara berkala dalam bentuk pemeringkatan desil.
Buka Kanal Pengaduan Digital
Selain melalui Musyawarah Desa (Musdes), Kemensos juga membuka ruang partisipasi publik melalui mekanisme digital. Masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian penerima bansos dapat melaporkan melalui Aplikasi Cek Bansos dengan fitur “Usul” dan “Sanggah”, Command Center Kemensos di 171 atau 021-171 (layanan 24 jam), serta WhatsApp Lapor Bansos di 08877 171 171.
Berdasarkan evaluasi sepanjang 2025, Kemensos menemukan hampir 2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak lagi memenuhi kriteria penerima bansos. Hal ini menunjukkan pentingnya pembaruan data secara berkala agar program perlindungan sosial tepat sasaran.
Tinjau Sekolah Rakyat
Dalam kunjungan tersebut, Gus Ipul juga meninjau dan berdialog dengan siswa serta kepala Sekolah Rakyat (SR) di Jombang. Ia menyebut, per Januari 2026 Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan operasional 166 Sekolah Rakyat di 34 provinsi di Indonesia, termasuk di Jombang. Program ini diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Komitmen Pemkab Jombang
Bupati Warsubi menyambut baik sosialisasi DTSEN sebagai langkah strategis dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jombang. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat peran operator data desa dan pilar-pilar sosial.
“Kami sangat mendukung penerapan DTSEN. Dengan pemetaan desil yang jelas, intervensi pemerintah daerah akan lebih terukur. Kami siap berkolaborasi menghadirkan data faktual dari tingkat RT/RW hingga kabupaten agar seluruh program bantuan sosial tepat sasaran dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Jombang,” pungkasnya.
(gus/*)
