JOMBANG MEDIA NUSA-ANTARA.com- Sidang Pleno II Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang mulai digelar, Jumat (28/8/2026) siang. Agenda pleno kali ini berfokus pada penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Sidang dipimpin oleh H.M. Tajuddin Malik, S.Pd.I., M.Ag. sebagai penanggung jawab persidangan. Sesuai jadwal, pleno semestinya dimulai pukul 13.30 WIB.
Namun, pelaksanaan sidang sempat menunggu kehadiran peserta. Hingga pukul 13.36 WIB, dari total 570 peserta yang terdata, sebanyak 369 peserta telah hadir dan sidang kemudian mulai berlangsung.
Memasuki agenda penyampaian LPJ PBNU, suasana ruang sidang tampak kondusif. Para peserta mengikuti jalannya persidangan dengan serius dan menyimak pemaparan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan dalam forum.
Sementara itu, akses awak media di lokasi persidangan diberlakukan secara terbatas dan bergantian untuk mendapatkan akses informasi. Untuk pengambilan gambar, wartawan diperbolehkan masuk secara bergantian dengan jumlah maksimal lima orang.
Harapan terhadap Kepemimpinan PBNU
Sebelum sidang pleno dimulai, awak media juga sempat berbincang dengan dua peserta Muktamar ke-35 asal Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan, mereka memilih untuk tidak disebutkan identitasnya.
Dalam perbincangan tersebut, mereka menyampaikan pandangan mengenai sosok pemimpin PBNU yang diharapkan ke depan.
Menurut mereka, figur pemimpin PBNU ideal harus memiliki kemampuan melakukan konsolidasi, baik di lingkungan kepengurusan maupun jam’iyah NU secara luas.
Selain kemampuan konsolidasi, gagasan, ide, pengalaman, serta rekam jejak calon pemimpin dinilai menjadi sejumlah aspek penting yang patut dipertimbangkan dalam proses pemilihan Ketua Umum PBNU.
“Pemimpin harus memiliki kemampuan konsolidasi pengurus dan jam’iyah. Gagasan, ide, pengalaman maupun rekam jejak juga tidak luput dari pertimbangan dalam menentukan Ketua PBNU,” ujarnya.
Mereka juga menilai bahwa aspirasi dari daerah peserta Muktamar tidak selalu seragam. Sebagian daerah masih menghendaki keberlanjutan kepemimpinan atau petahana, sementara sebagian lainnya menginginkan adanya pergantian.
Perbedaan pandangan tersebut, menurut mereka, merupakan bagian dari dinamika organisasi yang harus dihormati.
“Dukungan dari daerah yang mengikuti pleno tentu tidak sama. Ada yang tetap menginginkan petahana, ada pula yang menginginkan pergantian. Semuanya memiliki alasan masing-masing,” katanya.
Selain suara dari struktur kepengurusan, aspirasi warga NU secara luas juga dinilai perlu menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan arah kepemimpinan PBNU ke depan.
Dengan demikian, proses Muktamar ke-35 NU diharapkan tidak hanya menghasilkan keputusan organisasi, tetapi juga mampu menangkap aspirasi warga NU dari berbagai tingkatan.
Utusan peserta dari Aceh dan Lampung juga menerima LPJ PBNU yang disampaikan Gus Yahya.(gus)
