JOMBANG MEDIA NUSA-ANTARA.com – Persoalan akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan perubahan status desil masyarakat di Kabupaten Jombang masih menjadi pekerjaan rumah. Untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi data sosial-ekonomi masyarakat, Komisi D DPRD Jombang mendorong penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai payung hukum pengelolaan data lokal warga.
Dorongan tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) ketiga yang digelar Komisi D DPRD Jombang di ruang rapat paripurna DPRD Jombang. Berbeda dengan dua RDP sebelumnya, pertemuan kali ini berlangsung secara internal dengan menghadirkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan Badan Pusat Statistik (BPS), tanpa melibatkan unsur masyarakat maupun insan pers.
Sejumlah OPD yang hadir di antaranya Dinas Sosial, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Bapperida Kabupaten Jombang.
Ketua Komisi D DPRD Jombang, M. Agung Natsir, menjelaskan bahwa RDP ketiga sengaja difokuskan pada pembahasan teknis dan regulasi terkait DTSEN, khususnya dalam pemetaan kondisi sosial-ekonomi masyarakat Jombang berdasarkan kelompok desil 1 hingga 10.
Menurutnya, pembahasan tersebut penting agar kebijakan penyaluran bantuan sosial (bansos) pemerintah benar-benar mengacu pada kondisi masyarakat dan tepat sasaran.
“RDP kali ini memang tidak mengundang unsur masyarakat dan pers karena pembahasannya lebih spesifik, berkaitan dengan DTSEN, terutama bagaimana data masyarakat di Kabupaten Jombang dapat dipetakan berdasarkan desil 1 sampai 10. Tujuannya agar warga yang berhak menerima bantuan sosial bisa mendapatkan haknya secara tepat sasaran,” jelas Agung Natsir, anggota Fraksi Gerindra, kepada awak media di Kantor Sekretariat DPRD Jombang, baru-baru ini.
Selain membahas persoalan teknis pendataan, RDP juga menyoroti penyusunan draf Perbup sebagai landasan hukum operasional dalam pengelolaan dan pemanfaatan data sosial-ekonomi masyarakat di tingkat daerah.
Agung menegaskan, keberadaan Perbup diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan teknis dari Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penanggulangan Kemiskinan.
Perda yang ditetapkan dan mulai berlaku pada 21 April 2025 tersebut menjadi landasan kebijakan pemerintah daerah dalam menangani persoalan kemiskinan, termasuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara terpadu di Kabupaten Jombang.
“Perbup ini nantinya menjadi pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis dari Perda Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Karena itu, Dinas Sosial memiliki peran penting untuk menyusun sekaligus memberikan masukan terhadap materi Perbup agar selaras dengan ketentuan dalam Perda tersebut,” paparnya.
Namun, pembahasan regulasi tersebut masih menghadapi kendala. Dalam RDP sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Jombang Agung Hariadi menyampaikan bahwa Perbup belum dapat disusun karena terdapat ketentuan dalam Perda Nomor 1 Tahun 2025 yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.
Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu dikaji lebih lanjut agar regulasi turunan yang nantinya disusun tidak menimbulkan persoalan hukum baru.
Sementara itu, Agung Natsir berharap, setelah draf Perbup berhasil dirumuskan dan mendapatkan kepastian dari aspek regulasi, Komisi D akan kembali menggelar RDP dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan insan pers.
Pelibatan publik dinilai penting untuk memastikan bahwa regulasi yang disusun tidak hanya memenuhi aspek administratif dan hukum, tetapi juga mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.
Seperti diketahui, dalam dua RDP sebelumnya, Komisi D telah melibatkan berbagai unsur, mulai dari organisasi buruh, lembaga swadaya masyarakat (LSM), mahasiswa, perangkat desa, hingga Insan Pers Jombang (IPJ).
Berbagai pihak tersebut menyampaikan aspirasi dan kritik terkait perubahan status desil warga yang berdampak pada terhentinya akses sebagian masyarakat terhadap bantuan sosial.
Pantauan media ini dalam RDP ketiga menunjukkan, dinamika pembahasan masih diwarnai perbedaan pandangan antara Dinas Sosial dan BPS, meskipun berlangsung kondusif.
Suasana tersebut berbeda dengan dua RDP sebelumnya yang berlangsung lebih dinamis karena diwarnai berbagai argumentasi dan masukan dari unsur masyarakat. Dalam forum itu, muncul kesepahaman mengenai pentingnya usulan Komisi D agar pemerintah daerah memiliki payung hukum yang dapat memberikan perlindungan terhadap data sosial-ekonomi masyarakat lokal.
Jalannya RDP dua kali sebelumnya dipimpin Rahmat Agung Saputra dari Fraksi Golkar. Ia dinilai cukup piawai mengelola dinamika forum sehingga perbedaan pandangan antarinstansi maupun peserta rapat tetap berlangsung dalam suasana kondusif.
Meski demikian, persoalan Desil-DTSEN tidak bisa dipandang sebatas urusan angka, aplikasi, ataupun sinkronisasi data antarlembaga.
Sebab, perubahan status desil seseorang dapat berdampak langsung terhadap akses masyarakat terhadap program bantuan sosial.
Di balik perubahan satu angka dalam sistem pendataan, terdapat kondisi kehidupan warga yang harus menjadi perhatian. Masyarakat yang sebelumnya menerima bantuan bisa kehilangan akses ketika status desilnya berubah, meskipun kondisi ekonomi dan kebutuhan hidupnya belum tentu mengalami perbaikan.
Karena itu, dorongan penyusunan Perbup diharapkan menjadi langkah konkret Pemerintah Kabupaten Jombang untuk memperkuat perlindungan data sosial-ekonomi lokal, sekaligus memastikan kebijakan penanggulangan kemiskinan berjalan lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
“Bagi Komisi D DPRD Jombang, pembenahan DTSEN bukan semata-mata soal memperbaiki sistem pendataan, melainkan juga memastikan tidak ada masyarakat yang kehilangan hak atas bantuan sosial akibat persoalan akurasi dan pemutakhiran data,” tandas Rahmat Agung Saputra.
(gus)

















