JOMBANG MEDIA NUSA-ANTARA. com- RSUD Jombang tengah menyiapkan rencana besar pengembangan fasilitas layanan kesehatan guna mengantisipasi lonjakan jumlah pasien yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
Direktur RSUD Jombang dr Puji Umbaran kepada wartawan menyampaikan, tingginya volume pelayanan saat ini menjadi tantangan serius. Kapasitas fasilitas yang ada dinilai sudah tidak lagi sebanding dengan jumlah pasien, sehingga kerap menimbulkan kepadatan, bahkan hingga meluber ke area luar rumah sakit.
“Volume layanan kita sangat tinggi. Ini membutuhkan kecukupan fasilitas yang memadai. Bahkan pasien kadang sampai tumpah ke jalan dan itu mengganggu akses,” ujar Puji Umbaran yang didampingi sejumlah stafnya usai rapat terbatas dengan Komisi D, DPRD Jombang, Kamis (23/4/2026) siang.
Lebih jauh ia mengatakan, kondisi tersebut menjadi perhatian utama manajemen untuk segera melakukan langkah cepat dan terukur dalam meningkatkan kualitas layanan, baik dari sisi sarana maupun prasarana.
Sebagai solusi, RSUD Jombang merancang pengembangan fasilitas dengan memanfaatkan lahan yang sudah ada.
Rencana tersebut mencakup pembangunan tambahan untuk kebutuhan parkir, ruang rawat jalan, rawat inap, hingga layanan penunjang lainnya.
Selain itu, layanan eksekutif yang saat ini sudah penuh juga menjadi bagian dari rencana pengembangan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih optimal.
“Rencana pengembangan ini sebenarnya telah dirintis sejak tahun 2017 melalui forum perencanaan kerja (renja). Saat itu, muncul peluang pembiayaan melalui program pemerintah pusat dengan skema pinjaman daerah.
Kini, perencanaan tersebut telah memasuki tahap finalisasi konsep awal dan telah dipaparkan kepada kepala daerah,” jelas Puji.
Selanjutnya, kata dia lagi, RSUD Jombang mendapat tugas untuk melakukan kajian lebih mendalam, terutama terkait aspek kelayakan dan kemampuan keuangan daerah.
“Karena ini skema pinjaman, tentu harus ada kemampuan pengembalian. Estimasinya sekitar 10 tahun, sehingga perlu dihitung secara matang,” katanya.
Ia menambahkan, untuk memastikan hal tersebut, RSUD menggandeng sejumlah lembaga, seperti Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), guna mengkaji kemampuan finansial daerah.
Hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi dasar pengambilan keputusan. Jika dinyatakan layak secara finansial, maka proyek akan dilanjutkan.
“Namun jika tidak, sejumlah skenario alternatif telah disiapkan.
Di antaranya adalah mengurangi skala pembangunan, memperpanjang masa pengembalian pinjaman, atau bahkan membatalkan rencana pembangunan tersebut.
“Kalau memang tidak memungkinkan, kami akan memaksimalkan bangunan yang sudah ada, seperti menambah lantai pada gedung yang secara struktur masih memungkinkan,” tambahnya.
Terkait pembiayaan, kata Puji, program ini merupakan bagian dari skema pemerintah pusat yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan serta lembaga terkait lainnya. Nantinya, jika disetujui, proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan akan ditangani oleh pemerintah pusat.
Sementara itu, estimasi kebutuhan anggaran untuk keseluruhan proyek mencapai sekitar Rp400 miliar. Angka tersebut mencakup pembangunan gedung dan fasilitas penunjang yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan layanan kesehatan masyarakat dalam jangka panjang.
“Kami tegaskan, rencana ini juga mempertimbangkan kondisi efisiensi anggaran yang saat ini menjadi kebijakan nasional. Karena itu, seluruh proses dilakukan secara hati-hati dan berbasis kajian yang komprehensif.
Dengan langkah tersebut, RSUD Jombang berharap dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan tanpa membebani keuangan daerah secara berlebihan,” pungkasnys.(gus)
