JOMBANG, MEDIA NUSA-ANTARA.com – Puluhan aktivis pro demokrasi yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Jombang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jombang, Jalan KH Wahid Hasyim, Kamis (16/4/2026) siang.
Dalam aksinya, massa GMNI menyuarakan empat tuntutan utama, yakni evaluasi total terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Sekolah Rakyat, serta kondisi Indeks Demokrasi yang dinilai mengalami penurunan.
Mereka menyinggung aktivis Kontras Andrie Yunus yang menjadi korban kekerasan fisik oleh oknum aparat keamanan. Koordinator lapangan aksi, Lintang dan Agus, secara bergantian menyampaikan orasi. Mereka menyoroti pelaksanaan keempat program tersebut yang dinilai belum berjalan optimal di lapangan.
Salah satu sorotan utama adalah program MBG yang dinilai baik secara konsep tapi masih menyisakan berbagai persoalan dalam implementasi. Mulai dari distribusi, kualitas makanan, hingga ketepatan sasaran penerima manfaat.
“Program MBG ini sangat baik secara konsep, namun dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan. Kami meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi total,” tegas korlap GMNI dalam orasinya.
Melihat kondisi massa aksi yang bertahan di bawah terik matahari yang menyengat, Sekretaris DPRD Jombang, Danang Praptoko, mengambil langkah proaktif dengan menemui massa dan mengajak mereka masuk ke Ruang Paripurna untuk berdialog langsung dengan pimpinan dewan.
Langkah tersebut disambut simpatik oleh massa GMNI. Dialog pun berlangsung kondusif, dipimpin Wakil Ketua I DPRD Donny Anggun (Fraksi PDIP), serta dihadiri Wakil Ketua II Hj Octa Della Bilytha Permatasari dan Wakil Ketua III H Muhammad Syarif Hidayatullah alias Gus Sentot (Fraksi Partai Demokrat).
Dalam forum tersebut, GMNI menyampaikan secara langsung berbagai temuan di lapangan, mulai dari persoalan teknis hingga lemahnya dukungan regulasi terhadap inisiatif masyarakat.
“Kami melihat ada gerakan masyarakat yang sebenarnya bisa memperkuat program, namun belum didukung regulasi yang jelas. Akibatnya pelaksanaan di lapangan tidak maksimal,” ujar Agus.
Selain itu, GMNI juga menyoroti penggunaan fasilitas yang dinilai belum layak dalam pelaksanaan program. Di beberapa lokasi, kegiatan disebut berlangsung di tempat yang tidak semestinya dan minim standar kelayakan.
Tak hanya itu, GMNI turut mendorong DPRD agar melakukan pengawasan berbasis data, khususnya di sektor pendidikan. Mereka meminta keterbukaan data jumlah siswa dari tingkat SD hingga SMA sejak 2020, guna mengukur dampak program pemerintah secara konkret.
“Jangan sampai program besar, tetapi tidak terukur hasilnya,” kritik Lintang.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Jombang Donny menyatakan, pihaknya menerima seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan berkomitmen menindaklanjutinya.
“Kami akan melakukan koordinasi dengan OPD terkait untuk memastikan adanya perbaikan ke depan. Aspirasi ini menjadi bahan evaluasi bersama agar program berjalan lebih baik,” ujarnya.
Senada dengan itu, Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Gerindra, Octa Della menegaskan, pentingnya evaluasi berkelanjutan dalam setiap program pembangunan daerah.
Menurutnya, program tidak boleh hanya berjalan secara administratif, tetapi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Evaluasi adalah kunci untuk mengetahui capaian dan kendala di lapangan. Dengan evaluasi yang rutin dan terukur, program akan lebih tepat sasaran,” ungkapnya.
Della juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan, termasuk generasi muda, dalam merumuskan kebijakan yang responsif dan efektif.
“Koordinasi dan komunikasi harus terus diperkuat agar program pembangunan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” tandas Della anak Bupati Jombang Warsubi ini.
Pertemuan antara massa GMNI dan pimpinan DPRD turut dihadiri Wakapolres Jombang Kompol Syarlis serta Kepala Bankesbangpol Budi Winarno. Dialog berlangsung dinamis namun tetap kondusif. Usai penyampaian aspirasi, massa GMNI membubarkan diri dengan tertib setelah tuntutan mereka diterima untuk ditindaklanjuti oleh DPRD.(gus)
