JOMBANG, MEDIA NUSA-ANTARA.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jombang, Jatim, memastikan pelayanan kepada masyarakat di desa tetap berjalan normal meski tiga kepala desa (kades) sedang menjalani cuti rekreasi ke pusat Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kaltim, baru-baru ini.
Kepala Dinas DPMD Kabupaten Jombang, Jatim, Sudiro Setiono, S.Sos, MSi menjelaskan, ketiga kepala desa tersebut menggunakan hak cuti mereka dan keberangkatannya tidak menggunakan anggaran desa, melainkan dibiayai secara pribadi.
“Memang ada tiga kepala desa yang mengajukan cuti. Cuti itu merupakan hak mereka dan kebetulan diambil secara bersamaan. Kami juga memastikan kegiatan tersebut tidak menggunakan anggaran desa, tetapi menggunakan biaya pribadi,” jelas Kadis DPMD Kabupaten Jombang, Sudiro didampingi Sekretaris Dinas DPMD Dr Rika Paur Fibriamayusi, S.STP, M.KP saat ditemui media ini di ruang kerjanya, Senin (29/6/2026).
Rika melanjutkan, DPMD lebih menitikberatkan pada kepastian pelayanan publik di desa. Selama kepala desa menjalani cuti, pelayanan tetap dilaksanakan oleh perangkat desa yang telah ditunjuk, sehingga masyarakat tidak mengalami kendala dalam mengurus berbagai keperluan administrasi.
“Pelayanan tetap berjalan karena sudah dilimpahkan kepada sekretaris desa dan perangkat yang berwenang. Jadi tidak ada persoalan terkait pelayanan kepada masyarakat,” kata Rika, lulusan STPDN Tahun 2003 ini.
Rika menambahkan, manfaat utama yang diharapkan dari kegiatan kunjungan ke pusat IKN Kaltim adalah bertambahnya pengetahuan, pengalaman serta wawasan para kepala desa yang nantinya dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Dalam kesempatan itu, Rika juga menyampaikan bahwa setiap desa memiliki persoalan yang berbeda sehingga pendampingan dari DPMD tidak dapat diseragamkan.
“Kalau secara umum kami memberikan asistensi yang sifatnya normatif. Tetapi setiap desa, baik terkait Perdes maupun BUMDes, memiliki persoalan yang berbeda sehingga membutuhkan solusi yang berbeda pula. Itu yang nanti kami analisis dan dampingi,” jelasnya.
Terkait penguatan kapasitas aparatur desa, pihak DPMD mendorong peningkatan kompetensi perangkat desa di bidang teknologi informasi. Program tersebut sejalan dengan Asta Cita Bupati Jombang yang menitikberatkan peningkatan literasi digital di lingkungan pemerintahan desa.
Menurut Rika, internet seperti Wi-Fi desa pada dasarnya sudah tersedia. Namun tantangan berikutnya adalah meningkatkan kemampuan SDM dalam memanfaatkan teknologi melalui pelatihan yang terintegrasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
“Persoalannya sekarang bukan lagi akses internet, tetapi bagaimana SDM desa mampu memanfaatkan teknologi informasi. Karena itu perlu pelatihan-pelatihan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Rika juga mengungkapkan capaian perkembangan desa di Kabupaten Jombang hingga tahun 2025. Saat ini tercatat sebanyak 217 desa telah berstatus Desa Mandiri, sedangkan 85 desa lainnya berstatus Desa Maju dan diproyeksikan segera naik menjadi Desa Mandiri.
Sementara itu, mengenai pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Rika menilai keberhasilan setiap BUMDes sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia pengelolanya.
“DPMD memberikan pendampingan pada aspek-aspek yang fundamental. Namun perkembangan BUMDes tidak bisa disamaratakan karena kemampuan SDM dan potensi masing-masing desa berbeda-beda,” tuturnya.
Karena itu, pihaknya menegaskan bahwa keberadaan BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) seharusnya saling melengkapi, bukan menjadi pesaing.
“BUMDes dan KDMP harus bersinergi. Keduanya bisa berbagi peran dalam mengembangkan perekonomian desa, termasuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan kolaborasi, keduanya akan sama-sama maju,” pungkasnya.
Sebagaimna berita di media online sebelumnya yang sempat viral, rombongan kepala desa (Kades) yang pergi ke IKN berasal dari Kecamatan Bandar Kedungmulyo, bukan hanya tiga orang melainkan 11 Kades. Mereka ramai-ramai berwisata ke Ibu Kota Nusantara pada 9 Juni 2026 karena rasa penasaran, dengan menghabiskan biaya sekitar Rp 100 juta dari dana mandiri.
Berita di berbagai media online menyoroti beberapa fakta terkait kunjungan tersebut. Alasan kunjungan: para kades berangkat untuk melihat secara langsung perkembangan pembangunan ibu kota baru. Perjalanan wisata tahunan ini murni untuk rekreasi dan memanfaatkan masa cuti, serta dilakukan tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).(gus)
