JOMBANG MEDIA NUSA-ANTARA – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jombang bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Darul Ulum yang tergabung dalam Aliansi Melihat Indonesia (AMI) akan menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Jombang, Jumat (19/6/2026).

Rencana aksi massa mahasiswa tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Polres Jombang melalui surat pemberitahuan tertanggal 17 Juni 2026.

Dalam surat itu, massa aksi dijadwalkan mulai pukul 14.00 WIB hingga selesai dengan titik konsentrasi di gedung DPRD Kabupaten Jombang. Aliansi mahasiswa tersebut menyatakan keprihatinannya terhadap berbagai persoalan ekonomi yang dinilai semakin membebani masyarakat. Mereka menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), serta kebijakan fiskal yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.

Kondisi tersebut, menurut mereka, berdampak langsung terhadap meningkatnya biaya hidup masyarakat, khususnya kalangan petani, pelaku UMKM, pedagang pasar, dan buruh. Dalam aksi tersebut, AMI mengajukan empat tuntutan kepada DPRD Kabupaten Jombang. Pertama, mendesak dilakukannya audit kerentanan ekonomi daerah dalam waktu 30 hari dengan mempublikasikan data terbaru mengenai kondisi masyarakat yang terdampak kenaikan biaya hidup.

Kedua, meminta DPRD membuka forum dengar pendapat terbuka yang dapat diakses publik guna menjelaskan langkah konkret menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok dan perlambatan ekonomi. Selain itu, mahasiswa juga mendesak DPRD untuk mengawal lahirnya kebijakan daerah yang memberikan perlindungan kepada petani, pelaku UMKM, serta pedagang kecil dari lonjakan biaya produksi dan distribusi.

Mereka juga meminta adanya laporan progres yang disampaikan secara terbuka kepada masyarakat dalam kurun waktu 100 hari sejak tuntutan diterima. Surat pemberitahuan aksi tersebut ditandatangani Ketua DPC GMNI Jombang, Daffa Raihananta, dan Ketua BEM Universitas Darul ‘Ulum, Sahrul Rozi Akbar. Keduanya menegaskan bahwa aksi yang akan digelar merupakan bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap kondisi ekonomi yang tengah dihadapi masyarakat.

Pemberitahuan aksi ke DPRD 19 Juni ini diperkirakan menjadi momentum mahasiswa untuk menyuarakan aspirasi masyarakat sekaligus mendorong DPRD Kabupaten Jombang agar lebih responsif dalam menyusun kebijakan yang berpihak kepada kelompok masyarakat rentan di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang.(gus)