​JOMBANG MEDIA NUSA-ANTARA. com- Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Jombang menegaskan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum dalam penanganan perkara kemelut di tubuh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Sejahtera Jombang. Kasus yang telah berjalan selama dua bulan ini hingga kini masih terus berproses dan belum menemui titik terang.

​Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jombang, Dyah Amrawati, SH, MH melalui Kasi Intelijen Kejari Jombang, I Made Deady Permana Putra, SH, MH saat dikonfirmasi terkait perkembangan penyelidikan kasus tersebut.

​”Tidak ada yang kebal hukum. Kami tegaskan bahwa proses pemeriksaan masih terus berjalan dan didalami,” ujar Made Deady saat ditemui di Kantor Kejari Jombang, Rabu (11/11/2026) siang.

​Ia mengungkapkan, pihak penyidik Kejari Jombang sejauh ini telah memanggil dan meminta keterangan dari 27 orang saksi. Sejumlah saksi tersebut berasal dari berbagai instansi dan lembaga terkait, di antaranya dari pihak Bank Jatim, Inspektorat, hingga BPKP RI Jatim.

​Menurut Deady, seluruh pihak yang dinilai berkepentingan dengan permasalahan koperasi ini masih terus dimintai keterangan secara maraton guna melengkapi bahan bukti.

​Bantah Rumor “Kedekatan Khusus”

​Dalam kesempatan yang sama, Kejari Jombang juga secara tegas membantah rumor yang berkembang di luar ihwal adanya salah satu elit pengurus koperasi yang memiliki “link” atau kedekatan khusus dengan pihak penegak hukum di Jombang.

​”Kami tidak mau menanggapi rumor yang berkembang di luar. Yang jelas, sampai saat ini kami masih bekerja secara profesional, terus mendalami perkara, meminta keterangan dari sejumlah saksi, serta mengumpulkan barang bukti,” tegasnya.

​Pihak Kejari Jombang, lanjut Deady, meminta masyarakat untuk bersabar dan menunggu perkembangan lebih lanjut dari penyidik. Hingga saat ini, penyidik belum dapat menetapkan pihak tertentu sebagai tersangka karena proses pengumpulan alat bukti masih berlangsung.

​”Tunggu perkembangan selanjutnya nanti akan kami sampaikan secara terbuka. Hari ini kami belum bisa memutuskan si A atau si B, yang jelas pemeriksaan masih terus berlanjut,” pungkas Deady.

Sebagaimana berita sebelumnya, Praktisi Hukum dan Pengamat Kebijakan Publik Kabupaten Jombang Dr. H Ahmad Sholikhin Ruslie, S.H, M.H menyoroti dan memberikan pandangannya terkait kisruh atau kemelut yang tengah melanda Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Sejahtera Jombang.

Ia menilai, langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kejaksaan tergolong lambat dan mendesak agar segera ada tindakan konkret untuk menyelamatkan aset-aset para anggota.

​Menurutnya, meski tim internal koperasi sudah dinilai baik, fokus utama yang jauh lebih krusial saat ini adalah bagaimana menyelamatkan aset-aset KPRI Sejahtera yang diduga telah diselewengkan oleh oknum ketua koperasi. Penyelamatan aset ini menjadi hal yang mendesak agar para anggota tidak mengalami kerugian yang lebih jauh.

“Tim internal itu sudah baik, tapi yang justru lebih baik adalah bagaimana ketua KPR (KPRI) itu aset-asetnya yang diduga diselewengkan segera diurus biar anggota tidak dirugikan,” ujar Dr. Ahmad Sholikhin dalam tanggapannya melalui media ini, Senin (9/11/2026).

​Ia juga mengingatkan sebuah risiko hukum fatal yang mengintai jika proses penegakan hukum berjalan lambat. Apabila kejaksaan mendahului atau menyita aset-aset tersebut dalam kerangka pidana korupsi, maka aset yang disita itu nantinya justru akan jatuh dan menjadi hak negara (dirampas untuk negara), alih-alih dikembalikan kepada para anggota koperasi yang menjadi korban.

​”Sebab, kalau keduluan kejaksaan, itu disita menjadi… apa itu, pengembalian kepada negara. Artinya, disita oleh negara dan tidak kembali kepada anggota,” tegas dosen tetap Universitas 17 Agustus, Surabaya.

​Karena itu, lanjut dia, momentum kelambanan penanganan hukum oleh kejaksaan ini harus segera direspons oleh tim penyelamat yang didukung penuh oleh seluruh anggota. Sholikhin Ruslie menyarankan agar tim tersebut tidak hanya berhenti pada tahap inventarisasi aset semata, melainkan melakukan langkah-langkah riil secara hukum agar aset-aset tersebut dapat terselamatkan dan hak anggota bisa kembali.

​”Nah, ini saya pikir mumpung kejaksaan belum melakukan itu, maka tim ini yang didukung oleh semua anggota, saya pikir perlu melakukan langkah-langkah riil yang tidak hanya menginventarisasi aset, tapi bagaimana aset itu selamat dari sisi hukum,” tandasnya.

Sementara itu, Tim Pendamping Anggota KPRI Sejahtera mengamankan sejumlah dokumen kepemilikan aset tanah milik koperasi, mulai dari Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), hingga dokumen tanah yang masih berupa petok.

Ketua Tim Pendamping Anggota KPRI Sejahtera Jombang Sri Surjati, S.S, MSi menjelaskan, pembentukan tim merupakan amanah Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) pada 1 September 2026. Tim diberi mandat untuk menggali data, menghimpun informasi, serta menelusuri dokumen yang berkaitan dengan sejarah dan pengelolaan koperasi.

“Sebagai amanah dari rapat anggota luar biasa, tim berupaya menggali data, informasi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan koperasi. Hasil pelaksanaan tugas tersebut juga sudah kami sampaikan dalam rapat anggota khusus tanggal 20 Oktober kemarin,” ungkap Sri.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian tim adalah keberadaan dokumen kepemilikan aset tanah. Menurut Sri, pengamanan dilakukan bersama pengurus koperasi karena fasilitas penyimpanan dan pengamanan di kantor koperasi dinilai belum memadai.
Dokumen-dokumen tersebut kemudian disimpan di tempat yang lebih aman, yakni dalam brankas.

“Secara fisik sertifikat-sertifikat itu sudah aman. Ada yang berupa SHM, SHGB, bahkan masih ada yang berupa petok,” jelasnya.

Persoalan KPRI Jombang semakin menyita perhatian ketika muncul angka sekira Rp125 miliar yang berkaitan dengan kemelut pengelolaan koperasi.

Sri tidak menampik bahwa angka tersebut merupakan nilai yang sangat besar dan patut mendapatkan perhatian serius. Ia juga memahami bahwa persoalan tersebut menyangkut kepentingan banyak anggota yang selama ini menaruh kepercayaan terhadap koperasi.

Kendati demikian, proses penelusuran masih berjalan. Karena itu, diperlukan pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut dan mendalam untuk mengetahui secara pasti kondisi aset, keuangan, serta pertanggungjawaban pengelolaannya.

Menurut Sri, proses klarifikasi belum sepenuhnya selesai dan masih terus berlangsung guna memperoleh gambaran yang lebih utuh.

Menariknya, ketika ditanya apakah tim telah meminta bantuan lembaga appraisal atau penilai independen untuk menghitung nilai aset maupun potensi kerugian koperasi, Sri menyatakan bahwa langkah tersebut belum dilakukan.(gus)