​JOMBANG MEDIA NUSA-ANTARA. com- Pemerintah Kabupaten Jombang terus memperkuat upaya penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang dikenal sebagai program bedah rumah pada tahun 2026 ini.

​Pada tahun 2026, Kabupaten Jombang mendapatkan total alokasi BSPS sebanyak 1.348 unit rumah yang pelaksanaannya dibagi dalam beberapa tahap. Program ini menjadi salah satu bentuk dukungan nyata pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, sehat, dan aman.

​Pelaksanaan program ini diawali pada Tahap I Tahun 2026 dengan alokasi sebanyak 500 unit rumah. Capaian tersebut menunjukkan progres pelaksanaan yang tinggi sekaligus komitmen kuat Pemkab Jombang dalam mengawal percepatan penanganan RTLH di wilayahnya.
​Secara keseluruhan, alokasi 1.348 unit rumah pada tahun ini merupakan bagian penting dari strategi jangka panjang Pemkab Jombang.

Pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap ini juga memungkinkan proses verifikasi, validasi, dan pengendalian program dapat berjalan secara lebih optimal.
​Keberhasilan program ini tentu tidak lepas dari sinergi yang solid dari berbagai pihak. Mulai dari Pemerintah Kabupaten Jombang, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), BP3KP Jawa IV, pemerintah desa, tenaga pendamping, hingga partisipasi aktif masyarakat penerima bantuan.

​Melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Jombang, pemerintah daerah terus memperketat proses pendataan, verifikasi, serta validasi calon penerima. Langkah teliti ini dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar tepat sasaran, diberikan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan, dan menjadi prioritas penanganan.

​Dengan total alokasi 1.348 unit rumah pada tahun 2026, Pemkab Jombang berkomitmen menjadikan program bedah rumah sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk mengurangi jumlah RTLH sekaligus mendongkrak kualitas taraf hidup masyarakat.

“Ke depannya, kami akan terus bergerak melalui penguatan data, percepatan pelaksanaan, dan kolaborasi lintas sektor demi mewujudkan lebih banyak hunian yang layak huni bagi warga Jombang,” pungkas Kepala Dinas Perkim Kabupaten Jombang, Dian Kusuma didampingin Kabid Perkim Wahyu Budi.(gus/*)