JOMBANG MEDIA NUSA-ANTARA.com – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jombang optimistis realisasi pendapatan daerah mampu memenuhi bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Sejumlah sektor pajak dan retribusi terus dioptimalkan guna menjaga kinerja penerimaan daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Kepala Bapenda Kabupaten Jombang Sholahuddin Hadi Sucipto, S.STP, MSi mengungkapkan, capaian realisasi pendapatan daerah sejauh ini menunjukkan perkembangan positif. Bahkan, berdasarkan evaluasi sementara, kinerja penerimaan Jombang diklaim masih berada di atas rata-rata daerah lainnya.
Meski demikian, pihaknya mengakui masih terdapat sejumlah sektor yang membutuhkan perhatian khusus, terutama penerimaan dari opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Menurut Sholahuddin, karakteristik kedua sumber penerimaan tersebut berbeda. Untuk opsen PKB, pemerintah daerah masih dapat berperan aktif membantu optimalisasi penagihan melalui koordinasi dengan pemerintah desa maupun dukungan operasi gabungan bersama kepolisian.
“Kita berharap melalui berbagai operasi dan upaya penagihan, minimal target penerimaan opsen PKB bisa terpenuhi,” ungkap Sholahuddin ditemui awak media ini di kantornya, siang kemarin.
Sementara itu, penerimaan opsen BBNKB memiliki tantangan tersendiri karena sangat bergantung pada transaksi pembelian kendaraan baru, baik sepeda motor maupun mobil. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah tidak dapat secara langsung mengendalikan jumlah transaksi kendaraan baru di masyarakat.
Di luar sektor kendaraan bermotor, Bapenda Jombang tetap optimistis sejumlah sektor pajak lainnya mampu mencapai target.
Di antaranya pajak reklame, hiburan, restoran atau rumah makan, serta retribusi pasar.
Sektor perhotelan juga diharapkan memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah. Meskipun jumlah hotel di Jombang relatif terbatas, kegiatan berskala besar, termasuk penyelenggaraan Muktamar NU ke-35, turut memberikan dampak positif terhadap aktivitas perekonomian daerah.
“Berdasarkan data sementara yang kami himpun akumulasi penerimaan daerah telah mencapai kisaran Rp260 miliar lebih. Namun, angka terbaru masih memerlukan pembaruan untuk mengetahui perkembangan realisasi secara akurat,” kata Sholahuddin.
Petakan Potensi, Optimalkan Penagihan
Untuk meningkatkan penerimaan daerah, Bapenda Jombang mengedepankan strategi pemetaan potensi dan pendataan objek pajak secara menyeluruh.
Langkah tersebut dilanjutkan dengan penagihan kepada wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah desa juga diharapkan ikut berperan membantu proses optimalisasi penerimaan, mengingat perangkat desa lebih memahami kondisi dan potensi ekonomi di wilayah masing-masing.
Pelibatan pemerintah desa dinilai penting untuk memperluas jangkauan pendataan sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Selain itu, kata dia, perkembangan sektor properti dan perumahan juga menjadi bagian dari pemetaan potensi penerimaan daerah, terutama yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah dan bangunan serta kewajiban BPHTP
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat hingga daerah, Bapenda Jombang berupaya menjaga keseimbangan antara efektivitas penggunaan anggaran dan pencapaian target pendapatan.
Solahuddin menegaskan bahwa efisiensi harus berjalan beriringan dengan realisasi program. Setiap anggaran yang tersedia diharapkan dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran, sesuai kebutuhan dan kegiatan yang telah direncanakan.
“Harapan kita, apa yang sudah dianggarkan bisa dijalankan seefisien mungkin, sesuai kebutuhan dan kegiatan yang ada,” jelasnya.
Terkait pembinaan wajib pajak, Bapenda juga terus melakukan pendataan, sosialisasi, dan penagihan. Hingga saat ini, pendekatan represif berupa penerapan sanksi belum menjadi langkah yang diterapkan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, proses penagihan tetap dilakukan sesuai regulasi yang berlaku.
Dengan berbagai strategi tersebut, Bapenda Jombang berharap seluruh potensi pendapatan daerah dapat tergarap secara maksimal.
Targetnya bukan sekadar memenuhi angka penerimaan yang telah ditetapkan, tetapi juga membangun kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam mendukung pembiayaan pembangunan Kabupaten Jombang.(gus)
