JOMBANG MEDIA NUSA-ANTARA.com – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi C DPRD dengan jajaran OPD Dinas BPBD Jombang berlangsung tertutup bagi awak media yang ingin mendapatkan akses informasi langsung untuk kepentingan publik.

RDP yang berlangsung di Ruang Komisi C, DPRD Jombang, Rabu (4/11/2026) dipimpin Ketua Komisi C Gus Heri bersama koleganya.

RDP membahas sejumlah masalah krusial terkait dengan persiapan menghadapi cuaca ekstrim yang terjadi belakangan ini.

Memasuki musim penghujan, kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di Kabupaten Jombang menjadi perhatian serius. Selain mengantisipasi banjir dan tanah longsor, pemerintah daerah juga dihadapkan pada tantangan keterbatasan sarana-prasarana serta personel penanggulangan bencana.

Sekretaris Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jombang, Nur Puji mengungkapkan, bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk meminimalkan risiko bencana, khususnya di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Menurutnya, berdasarkan prakiraan cuaca dan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sebagian besar wilayah Jawa Timur diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada Desember 2026. Sementara itu, sebagian wilayah lainnya mengalami awal musim hujan lebih awal maupun pada Januari 2027, dengan puncak musim hujan diperkirakan berlangsung pada Februari 2027.

Menghadapi kondisi tersebut, BPBD Jombang telah melakukan koordinasi dengan jajaran kecamatan dan pemerintah desa. Penguatan kapasitas masyarakat juga dilakukan melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) di 10 desa.

“Kami sudah menginformasikan kepada kepala kecamatan dan desa agar meningkatkan kewaspadaan. Masyarakat juga kami imbau untuk tetap waspada dan meningkatkan kesiapsiagaan apabila terjadi sesuatu,” ungkap Nur Puji diwawancarai awak media usai RDP yang berlangsung sekira tiga jam.

Retakan Tanah di Bareng Jadi Perhatian

Salah satu potensi bencana yang menjadi perhatian BPBD Jombang adalah tanah longsor. Beberapa kawasan yang memiliki karakteristik geografis rawan longsor di antaranya Kecamatan Wonosalam, Bareng, dan Mojoagung serta sejumlah wilayah lainnya.

Nur menjelaskan, di Kecamatan Bareng sempat ditemukan laporan retakan tanah di beberapa titik setelah berlangsungnya musim kemarau panjang.

Kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian karena retakan tanah berpotensi menjadi jalur masuknya air hujan. Apabila hujan deras turun secara tiba-tiba, kondisi tanah yang sudah mengalami keretakan dikhawatirkan menjadi lebih labil dan memicu longsor.

“Alhamdulillah, kemarin hujannya tidak langsung deras sehingga tanah masih memiliki kesempatan untuk menyerap air. Namun, kalau langsung turun hujan deras, kami khawatir bisa memicu longsor,” jelasnya.

Karena itu, imbuh dia, masyarakat yang tinggal di kawasan perbukitan maupun wilayah dengan indikasi pergerakan tanah diminta lebih waspada, terutama ketika intensitas hujan meningkat.

Armada Damkar Terbatas, Kendaraan Tertua Tahun 1983

Menyinggung pengadaan peralatan operasional, di balik upaya kesiapsiagaan menghadapi bencana, Nur Puji juga mengungkapkan persoalan keterbatasan sarana-prasarana operasional BPBD Jombang.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah kondisi kendaraan pemadam kebakaran (Damkar) yang sebagian sudah berusia tua. Bahkan, kendaraan tertua yang masih tercatat dalam armada operasional diketahui merupakan kendaraan keluaran tahun 1983.

“Kendaraan operasional sangat terbatas. Bahkan, ada kendaraan pemadam kebakaran yang usianya sudah sangat tua. Yang paling tua tahun 1983,” ungkapnya.
Selain persoalan armada, jumlah personel pemadam kebakaran juga dinilai belum mencukupi kebutuhan pelayanan di lapangan.

Saat ini, jumlah personel Damkar Jombang tercatat sebanyak 84 orang. Sementara pelayanan operasional ditopang empat pos pemadam kebakaran yang tersebar di wilayah Jombang.

Menurut Nur, kebutuhan ideal setiap pos setidaknya empat regu dengan enam personel dalam setiap regu. Namun, kondisi yang ada saat ini masih belum memenuhi kebutuhan tersebut.
Keterbatasan armada dan personel menjadi tantangan tersendiri apabila terjadi kebakaran atau keadaan darurat secara bersamaan di beberapa wilayah Kabupaten Jombang.

Terkait kebutuhan penguatan sarana-prasarana, BPBD Jombang berharap adanya dukungan penganggaran pada tahun 2027.

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, salah satu alternatif yang diharapkan dapat membantu pemenuhan kebutuhan tersebut adalah melalui pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Kabupaten Jombang.

Nur menyampaikan bahwa selama ini BPBD belum pernah mendapatkan dukungan melalui skema pokir DPRD untuk pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

“Kami berharap melalui pokir bisa dibantu oleh DPRD, karena selama ini BPBD belum pernah mendapatkan dukungan dari sana,” ujarnya.

Persoalan keterbatasan armada, peralatan, dan personel tersebut menjadi catatan penting dalam upaya meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana di Kabupaten Jombang.

Dengan cakupan wilayah yang luas dan beragam potensi ancaman bencana, kesiapan BPBD tidak cukup hanya mengandalkan koordinasi serta imbauan kewaspadaan kepada masyarakat. Dukungan fasilitas operasional dan kecukupan personel juga menjadi bagian penting dalam memastikan respons penanganan bencana berjalan cepat dan efektif.

Sebab, dalam situasi darurat, kecepatan penanganan menjadi salah satu faktor penting untuk meminimalkan risiko korban jiwa maupun kerugian material.

​Komisi C DPRD Dorong BPBD Siapkan Langkah Antisipasi Hadapi Musim Hujan dan Potensi Bencana

​Sementara itu, Komisi C DPRD Kabupaten Jombang menjelaskan, rapat ini difokuskan untuk membahas kesiapsiagaan menghadapi musim penghujan serta mengantisipasi potensi bencana alam yang dinilai tidak dapat diprediksi.

​Ketua Komisi C DPRD Jombang, Gus Heri, mengungkapkan bahwa koordinasi ini penting dilakukan lebih awal sebelum terjadinya bencana, mengingat wilayah Jombang memiliki topografi dua pegunungan di utara dan selatan.

​”Kami mengoordinasikan kesiapsiagaan BPBD, khususnya terkait pemotongan dahan pohon yang rimbun di jalan raya dan hal-hal lain yang berpotensi memicu musibah di musim hujan pertama,” ujar Gus Heri dari Fraksi Demokrat ini.

​Selain kesiapsiagaan fisik, Komisi C juga menyoroti anggaran BPBD Jombang yang berada di kisaran Rp5 miliar. Menurut Gus Heri, angka tersebut dinilai masih kurang jika dibandingkan dengan luas wilayah serta perbandingan anggaran di kabupaten lain seperti di Jawa Tengah atau Yogyakarta yang mencapai Rp9 miliar.

​Untuk menyiasati keterbatasan anggaran tersebut, Gus Heri mengajak rekan-rekan dewan di Komisi C untuk berinisiatif memberikan pokok-pokok pikiran (pokir) yang diarahkan kepada BPBD. Fokus utamanya adalah pengadaan alat pencegahan kebakaran dan penanganan bencana, seperti
​pengadaan kendaraan pemadam kebakaran (damkar) ukuran kecil (Tosa) yang dinilai penting untuk menjangkau area padat huni.

​Gus Heri juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam menghadapi potensi bencana, khususnya banjir. Menurutnya, banjir tidak hanya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, melainkan juga akibat masalah penyumbatan saluran air karena sampah serta banyaknya tumbuhan liar di Sungai Jenggolo.

​”BPBD punya media sosial, ini bisa dimanfaatkan untuk mengajak masyarakat bersama-sama menjaga lingkungan. Selain itu, potensi dan tantangan di daerah rawan longsor juga harus diantisipasi sejak dini melalui imbauan penebangan pohon yang membahayakan,” pungkasnya. (gus)