JOMBANG MEDIA NUSA-ANTARA.com – Kabupaten Jombang menyimpan potensi pariwisata yang besar, mulai dari wisata religi, alam, budaya, hingga wisata berbasis pendidikan pesantren. Namun, kekayaan tersebut dinilai belum dikelola secara optimal sehingga belum mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap perekonomian daerah maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Persoalan tersebut mengemuka dalam diskusi literasi bertajuk Jumat Fraksi Day yang digelar Tim Kreator DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Jombang, Jawa Timur, melalui program podcast di Ruang Media Center, Kantor Sekretariat DPC PKB Jombang, Jumat (23/10/2026).

Mengangkat tema “Krisis Kepariwisataan di Wilayah Kabupaten Jombang”, diskusi tersebut menghadirkan Ketua Fraksi PKB DPRD Jombang, Ustaz Kartiyono, sebagai pembicara utama (keynote speaker). Ia didampingi tiga panelis dari kalangan wartawan media siber, yakni Ketua DPD Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Kabupaten Jombang, Agus Pamuji, Abu Bakar Sidik, dan Priyo Suwarno.

Diskusi yang berlangsung selama kurang lebih tiga jam itu disiarkan secara langsung melalui akun TikTok resmi DPC PKB Jombang.

Forum tersebut menjadi ruang untuk membedah persoalan mendasar pengembangan pariwisata Jombang, sekaligus merumuskan sejumlah gagasan agar potensi daerah tidak sekadar menjadi kekayaan yang dibanggakan, tetapi benar-benar mampu menggerakkan ekonomi masyarakat.

Dalam pemaparannya, Kartiyono yang dikenal vokal ini menilai Jombang memiliki sumber daya alam dan potensi sosial-budaya yang sangat layak dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi daerah. Namun, potensi tersebut membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang kompeten, perencanaan matang, serta keseriusan pemerintah dalam menjalankan kebijakan kepariwisataan.

Menurutnya, persoalan pariwisata Jombang bukan semata-mata terletak pada ketersediaan destinasi, melainkan juga pada bagaimana potensi tersebut dikelola, dikemas, dipromosikan, dan dikembangkan secara berkelanjutan.

“Kita sudah punya payung hukumnya berupa perda pembangunan kepariwisataan. Tinggal bagaimana pemerintah mengimplementasikan perda tersebut dalam bentuk pembangunan kepariwisataan modern yang berwawasan lingkungan, sehat, asri, dan nyaman,” ujar Kartiyono.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jombang itu mencontohkan kawasan Wonosalam yang dikenal sebagai penghasil durian dan kopi.

Kawasan tersebut dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata alam dan agrowisata yang terintegrasi dengan potensi pertanian lokal. Apabila dikelola secara serius, Wonosalam tidak hanya menjadi tujuan wisata musiman, tetapi juga dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat melalui pengembangan produk unggulan, kegiatan budaya, festival daerah, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Selain wisata alam, sektor wisata religi juga dinilai memiliki prospek besar. Jombang yang dikenal sebagai Kota Santri mempunyai daya tarik tersendiri bagi masyarakat dari berbagai daerah, bahkan wisatawan mancanegara. Salah satu destinasi yang menjadi magnet kunjungan adalah kawasan makam KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di kompleks Pondok Pesantren Tebuireng, Kecamatan Diwek.

Menurut Kartiyono, tingginya kunjungan peziarah semestinya dapat menjadi peluang untuk mengembangkan ekosistem ekonomi wisata, mulai dari usaha kuliner, penginapan, pusat oleh-oleh, hingga produk UMKM lokal.

“Potensi wisata religi ini luar biasa. Makam Gus Dur di Tebuireng tidak pernah sepi dikunjungi masyarakat. Tentu ini menjadi peluang besar bagi daerah untuk menggerakkan ekonomi sekaligus meningkatkan PAD,” ungkapnya.

Puluhan Ribu Santri, Peluang Ekonomi Belum Tergarap

Dalam pengantar diskusi, Kartiyono juga menyoroti posisi Jombang sebagai salah satu pusat pendidikan Islam yang memiliki jaringan pesantren kuat.

Ia menyebut terdapat lebih dari 50 ribu santri dari luar daerah yang menuntut ilmu agama di 218 pondok pesantren terdaftar di Kabupaten Jombang. Jumlah tersebut menjadi potensi pasar yang besar bagi sektor perdagangan, kuliner, penginapan, transportasi, dan berbagai layanan pendukung lainnya.

“Setiap tahun, ribuan keluarga santri datang untuk mengantar maupun menjemput putra-putri mereka. Namun, potensi pergerakan orang tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendorong aktivitas ekonomi lokal,”kata Kartiyono.

Sebagian pengunjung, lanjut dia, hanya singgah sebentar sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah lain, seperti Malang, Kediri, atau Mojokerto. Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah.

Karena itu, Jombang perlu membangun strategi agar keluarga santri dan peziarah tidak hanya datang untuk memenuhi kepentingan pendidikan atau beribadah, tetapi juga tertarik menikmati destinasi wisata, mencicipi kuliner khas, berbelanja produk lokal, dan menginap lebih lama.

Dengan demikian, kunjungan ke pesantren dan destinasi religi dapat memberikan efek berganda bagi masyarakat, terutama pelaku UMKM dan sektor jasa.

Promosi Lemah dan Persoalan Persepsi Keamanan

Dalam sesi diskusi, para panelis turut mengidentifikasi sejumlah hambatan yang dinilai memengaruhi perkembangan sektor pariwisata Jombang.

Salah satu persoalan yang mengemuka adalah persepsi sebagian masyarakat mengenai keamanan di sejumlah lokasi wisata. Pengalaman dan pemberitaan masa lalu disebut telah membentuk trauma yang memengaruhi minat kunjungan wisatawan.

Dalam forum tersebut, muncul klaim penurunan minat kunjungan hingga 60 persen yang dikaitkan dengan persoalan tersebut. Namun, angka itu masih perlu didukung data kunjungan resmi agar dapat menggambarkan kondisi pariwisata secara terukur. Persoalan keamanan, apabila tidak ditangani dan dikomunikasikan secara tepat, dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap destinasi wisata.

Karena itu, pembenahan kawasan wisata perlu disertai langkah konkret untuk memastikan keamanan pengunjung, meningkatkan kenyamanan, serta membangun komunikasi publik yang transparan.
Selain itu, strategi promosi pariwisata dinilai masih perlu diperkuat.

Dua akses strategis jalan tol, yakni di kawasan Bandar Kedungmulyo dan Tembelang, disebut belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai pintu masuk promosi potensi unggulan Jombang.

Padahal, keberadaan akses tersebut dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan destinasi wisata, agenda budaya, wisata religi, serta produk unggulan daerah kepada pengguna jalan yang melintas.
Promosi melalui videotron atau media informasi digital di titik-titik strategis dinilai dapat menjadi salah satu alternatif.

Informasi yang ditampilkan perlu dikemas secara menarik, dilengkapi petunjuk lokasi, jarak tempuh, fasilitas, serta agenda kegiatan wisata yang dapat dikunjungi.

Dengan strategi tersebut, Jombang diharapkan tidak hanya menjadi daerah lintasan, tetapi juga mampu menarik wisatawan untuk berhenti, berkunjung, dan membelanjakan uangnya di wilayah setempat. Persoalan regulasi turut menjadi sorotan dalam diskusi tersebut.

Kartiyono menyampaikan bahwa Kabupaten Jombang telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, yang disertai peta jalan pengembangan pariwisata untuk jangka waktu 20 tahun ke depan. Namun, ia menyoroti belum tersedianya peraturan bupati sebagai aturan pelaksana turunan yang diperlukan untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut.

Kondisi itu, menurutnya, perlu segera ditindaklanjuti agar arah pembangunan pariwisata tidak berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi diwujudkan melalui program, kegiatan, dan target yang terukur.

“Banyak juga peraturan daerah lama yang belum diinventarisasi untuk dikaji kelayakan penerapannya. Selain itu, tata kelola kearsipan dokumen pembangunan masih perlu diperbaiki agar jejak perencanaan terdokumentasi dengan baik untuk dilanjutkan oleh kepemimpinan selanjutnya,” ungkap Kartiyono, anggota DPRD Jombang empat periode tersebut.

Catatan ini menegaskan bahwa pembangunan pariwisata membutuhkan kesinambungan kebijakan. Program yang telah dirancang tidak seharusnya berhenti ketika terjadi pergantian pejabat atau kepemimpinan daerah.
Dokumen perencanaan, evaluasi program, serta data perkembangan destinasi perlu dikelola secara tertib agar menjadi pijakan bagi kebijakan berikutnya.

Di sisi lain, keberadaan perda dan peta jalan harus diikuti pembagian tanggung jawab yang jelas antarperangkat daerah, dukungan anggaran, pengawasan, serta evaluasi berkala terhadap capaian pembangunan.

Dari Videotron hingga Festival Durian Wonosalam

Diskusi Jumat Fraksi Day juga melahirkan sejumlah usulan konkret untuk memperkuat daya tarik pariwisata Jombang.

Di antaranya pemasangan videotron promosi di titik-titik strategis sekitar akses tol, pelibatan putra-putri daerah yang memiliki keahlian pemasaran, serta pengembangan destinasi wisata berbasis potensi alam dan budaya lokal.

Pengembangan wisata sungai di kawasan Taman Wisata Kebun Ratu turut menjadi salah satu gagasan yang mengemuka. Potensi tersebut dinilai dapat dikemas menjadi alternatif wisata keluarga apabila didukung penataan kawasan, fasilitas memadai, kebersihan, dan jaminan keselamatan pengunjung.

Untuk Wonosalam, pengembangan festival durian dinilai dapat menjadi agenda unggulan yang menarik wisatawan sekaligus memperluas pasar bagi petani dan pelaku usaha lokal.

Sementara itu, dari sisi kegiatan publik, muncul gagasan mengadopsi konsep acara murah meriah seperti Car-Free Night yang dipadukan dengan pertunjukan seni tradisional khas Jombang.
Kesenian seperti Tari Remo, Besutan, Jaranan, dan Ludruk dapat ditampilkan secara berkala di ruang-ruang publik untuk memperkuat identitas budaya sekaligus memberikan ruang bagi para seniman lokal.

Jika dirancang secara konsisten, kegiatan tersebut bukan hanya menjadi hiburan masyarakat, tetapi juga dapat menggerakkan pedagang kecil, pelaku kuliner, perajin, dan berbagai usaha pendukung lainnya.

Para panelis juga menekankan pentingnya keterlibatan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang pemasaran, pengelolaan destinasi, komunikasi publik, dan pengembangan ekonomi kreatif.

Diskusi tersebut pada akhirnya mengarah pada satu persoalan mendasar: bagaimana mengubah potensi pariwisata Jombang menjadi kekuatan ekonomi yang nyata bagi masyarakat.

Ketersediaan destinasi, kekayaan budaya, keberadaan pesantren, dan tingginya arus kunjungan peziarah merupakan modal awal. Namun, seluruh potensi itu membutuhkan pengelolaan profesional, promosi yang terarah, kepastian keamanan, serta koordinasi lintas sektor.

Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa peta jalan pengembangan pariwisata diterjemahkan menjadi program prioritas yang jelas, memiliki target capaian, dan dapat dievaluasi oleh publik.

Di sinilah pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD serta stakeholder lainnya seperti pengelola destinasi, pelaku usaha, komunitas budaya, pesantren, dan masyarakat.

Kartiyono menegaskan, Fraksi PKB DPRD Jombang menyatakan akan terus mendorong koordinasi dengan perangkat daerah dan kepolisian untuk mendukung pembenahan sektor pariwisata.
Bagi Jombang, tantangannya bukan sekadar memiliki banyak tempat menarik untuk dikunjungi. Lebih dari itu, daerah ini perlu memastikan setiap kunjungan mampu menghadirkan pengalaman yang aman dan nyaman sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.

“Sebab, keberhasilan pembangunan pariwisata tidak cukup diukur dari ramainya pengunjung. Ukuran yang lebih penting adalah seberapa besar sektor tersebut mampu membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja, menjaga kelestarian lingkungan dan budaya, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.

Kini, publik menanti langkah nyata pemerintah daerah untuk memastikan potensi besar pariwisata Jombang tidak berhenti sebagai wacana, melainkan berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. (gus)