JOMBANG MEDIA NUSANTARA. Com – Rencana aksi unjuk rasa besar-besaran yang semula dijadwalkan Senin (15/9/2025) di pusat Kota Jombang dipastikan mengalami perubahan.

Aliansi Gerakan Aktivis Jombang Peduli (DPP Gas-JP) yang dimotori Luthfi Mulyono, Hadi Purnomo dan Dodik Mulyo Utomo memilih menunda aksi tersebut. Surat revisi pemberitahuan juga sudah mereka ajukan ke tiga lembaga berwenang, yakni Polres Jombang, Bupati, dan Ketua DPRD. Jadwal aksi baru ditetapkan pada 29 September 2025 mendatang.

Meski ditunda, semangat perlawanan tidak surut. Para aktivis tetap menegaskan tuntutan utama, yakni pembatalan kenaikan tarif PBB-P2 serta pembatalan kenaikan tunjangan pimpinan DPRD Jombang yang dinilai tidak peka terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Sebagai strategi baru, aliansi memilih mengawali gerakan dengan pendekatan dialog. Senin pagi ini mereka menggelar hearing bersama Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, di Kantor Sekretariat DPRD. Agenda hearing menyoroti kenaikan tarif PBB-P2 serta tambahan tunjangan penghasilan pimpinan DPRD, termasuk tunjangan perumahan.

Tak berhenti di situ, aliansi juga melontarkan tuntutan lebih keras: meminta Ketua DPRD Hadi Atmaji mundur dari jabatannya. Selain itu, mereka mendesak Bupati Jombang mencabut Perbup Nomor 66 Tahun 2024 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan serta Anggota DPRD.

Yang mengejutkan, aliansi bahkan menyeret isu nasional dengan menuntut Presiden RI Prabowo Subyanto mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya.

Gas-JP memberi ultimatum: hasil dialog dan tindak lanjut tuntutan ini harus dipublikasikan ke masyarakat paling lambat 25 September 2025. Jika tidak, mereka memastikan akan turun ke jalan dengan massa lebih besar pada akhir bulan nanti.
(gus)