JOMBANG MEDIA NUSA-ANTARA. com- Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Jombang bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Dispora), Dinas Lingkungan Hidup dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah intensif menggelar rapat pembahasan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
Pembahasan yang berlangsung di Ruang Utama Paripurna DPRD Jombang, Senin (19/10/2026) ini difokuskan untuk mengkaji secara mendalam urgensi, kesiapan regulasi, serta kemampuan sumber daya manusia (SDM) agar setiap produk hukum yang dilahirkan nantinya dapat diimplementasikan secara optimal di lapangan.
Dalam arahannya, Ketua Bapemperda DPRD Ustad Kartiyono dari Fraksi PKB menekankan, pentingnya kesiapan aparatur serta struktur kelembagaan yang memadai sebagai tolok ukur utama sebelum sebuah Raperda disahkan menjadi Peraturan Daerah.
”Artinya juga bisa maksimal menyangkut kesiapan sumber daya manusia yang kita miliki. Artinya kalau kita berdomisili A, ya bisa memberikan bentuk yang lebih besar terhadap Raperda nanti sudah berbunyi di tipologinya masing-masing.” jelas Kartiyono.
Lebih lanjut, ditekankan pula bahwa jika suatu sektor atau wilayah belum sepenuhnya mampu memenuhi kriteria atau tipologi tertentu, maka perubahan atau pembentukan Raperda tidak perlu dipaksakan hingga benar-benar siap secara kelembagaan.
Selain itu, kata dia, evaluasi mendalam juga dilakukan terkait alasan kebutuhan pembentukan Raperda.
Mengingat dinamika dan karakteristik khusus di Kabupaten Jombang, setiap regulasi yang diusulkan harus benar-benar menjawab tantangan riil serta memberikan solusi konkret bagi masyarakat dan instansi terkait.
“Melalui sinergi yang kuat antara DPRD dan jajaran eksekutif, diharapkan produk-produk hukum daerah yang dihasilkan ke depan tidak hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga berdaya guna tinggi demi kemajuan Kabupaten Jombang,” pungkasnya. (gus)
