JOMBANG MEDIA NUSANTARA.Com – Isu mutasi besar-besaran di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang kian santer diperbincangkan. Isu ini menjadi bola panas, tak hanya di kalangan birokrasi, tetapi juga di ruang-ruang diskusi wartawan pemburu berita.
Publik Jombang pun, kini menunggu langkah konkret Bupati Jombang H. Warsubi, SH, MSi dalam melakukan perombakan gerbong pejabat di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Kebijakan ini dinilai penting karena langsung berkaitan dengan kualitas pelayanan publik.
Warsubi sendiri sudah memberi sinyal kuat. Setelah melewati masa enam bulan pasca pelantikan, tepatnya sekitar 22 Agustus 2025, ia memastikan mutasi pejabat eselon II, III, dan IV akan segera digelar.
“Ya, kita masih belajar dulu semua. Setelah enam bulan saya dilantik sebagai kepala daerah, nanti setelah tanggal 22 Agustus kita persiapkan. Sabar ya,” ujar Warsubi usai menghadiri sidang paripurna DPRD baru-baru ini.
Menurutnya, mutasi ini akan menyasar pejabat eselon II, III, dan IV, khususnya posisi-posisi yang masih kosong. Warsubi menegaskan tidak ada praktik jual beli jabatan dalam proses tersebut.
“Saya tegaskan, tidak ada jual beli jabatan. Kalau ada, tangkap dan laporkan. Rekan-rekan media silakan ikut mengawal,” tegasnya.
Warsubi juga memastikan, tidak ada istilah nonjob bagi pejabat dengan kinerja kurang baik. “Yang ada hanya mutasi untuk penyegaran,” tambahnya. Ia menyebut, permohonan izin mutasi akan diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) usai tanggal 22 Agustus.
Namun di balik rencana itu, spekulasi politik mulai mengemuka. Isu manuver terselubung untuk merebut jabatan strategis terus beredar, bahkan sampai menyeret nama sejumlah pejabat penting.
“Saya ini katanya jadi sasaran berebut kursi Sekda. Padahal, saya tidak pernah ditawari apapun oleh Pak Bupati. Yang jelas, saya hanya menjalankan tugas sesuai perintah pimpinan,” ungkap Kepala Bapenda Jombang, Hartono, saat berbincang santai dengan awak media.
Nada berbeda datang dari Kepala Bappeda Jombang, Danang Praptoko, ST, MT. Saat disinggung soal mutasi, ia menanggapinya dengan santai. “Saya pasrah saja. Di Bappeda saya sudah sekitar empat tahun,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Jombang, H. Agus Purnomo, SH, MSi memilih irit bicara. “Nanti saya kabari setelah pansel terbentuk,” ujarnya singkat.
Sebagai catatan, saat ini terdapat sekitar 80 jabatan lowong di OPD Pemkab Jombang yang perlu segera diisi. Jika gelombang mutasi Agustus ini bergerak menyentuh eselon II, III, dan IV, maka tahap berikutnya diperkirakan akan menyentuh kursi eselon IIa, termasuk posisi strategis yang kini dipegang Agus Purnomo.
Jabatan eselon IIa sendiri merupakan jabatan puncak di struktur birokrasi di tingkat pemerintah kota dan kabupaten. Agus Purnomo menjabat sekda termasuk lawas di era kepemimpinan Bupati Nyai Hj Mundjidah Wahab dan Wabup Sumramba, karier birokrasi yang dibangun Agus ini pernah menjabat kepala bagian hukum, kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, juga pernah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemkab Jombang. Di kalangan wartawan, Agus merupakan sosok yang humanis dan bersahaja. (gus)
