JOMBANG, MEDIA NUSA-ANTARA.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang menggelar sidang paripurna pada hari pertama masuk kerja usai libur Idul Fitri, Rabu (25/3/2026).
Agenda utama dalam rapat tersebut adalah penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Jombang Tahun Anggaran 2025.
Sidang paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji. Dalam pembukaannya, ia menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri kepada seluruh jajaran pejabat dan tamu undangan yang hadir.
Menurutnya, momentum pasca-lebaran ini menjadi titik awal untuk memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mendorong pembangunan daerah.
“Kami berkomitmen memperkuat kolaborasi demi terwujudnya Jombang yang sejahtera sesuai visi dan misi bupati,” ujar Hadi Atmaji.
Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi dalam paparannya menyampaikan sejumlah capaian pembangunan selama tahun 2025. Salah satunya adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
IPM Kabupaten Jombang tercatat naik dari 75,67 persen pada tahun 2024 menjadi 76,37 pada tahun 2025.
“Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas perekonomian daerah berjalan cukup baik,” ungkapnya.
Selain itu, tingkat ketimpangan pendapatan yang diukur melalui gini ratio berada di angka 0,302, lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Timur sebesar 0,369.
Di sektor infrastruktur, Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI) mencapai 0,7197 atau melampaui target yang telah ditetapkan.
Sementara itu, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup terealisasi sebesar 58,98 atau 99,88 persen dari target. Pada bidang sosial, Indeks Kesalehan Sosial (IKS) juga mengalami peningkatan dari 87,65 menjadi 88,61.
“Capaian ini menunjukkan penguatan nilai sosial, partisipasi masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor berjalan dengan baik,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Warsubi juga memaparkan sejumlah kebijakan strategis yang telah ditetapkan sepanjang tahun 2025, di antaranya Perda Penanggulangan Kemiskinan, Perda Pendidikan Wawasan Kebangsaan, serta program desa maju dan sejahtera.
Selain itu, berbagai tindak lanjut atas rekomendasi DPRD juga telah dilaksanakan, mulai dari peningkatan pendapatan daerah, operasi pasar, perlindungan pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan, hingga penguatan sektor pendidikan dan pertanian.
“Seluruh kebijakan dan program ini merupakan bagian dari upaya kami dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jombang secara berkelanjutan,” pungkasnya.
(gus/*)
