JOMBANG MEDIA NUSA-ANTARA.COM – Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses strategis yang menuntut sinergi antara eksekutif dan legislatif. Dalam konteks tersebut, pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD memiliki fungsi penting sebagai jembatan antara kebutuhan riil masyarakat dengan kebijakan pembangunan yang dirancang oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Hadi Atmaji, memberikan penjelasan terkait sorotan publik terhadap pokir dewan yang belakangan memunculkan polemik. Ia menegaskan bahwa pokir bukan sekadar usulan program, melainkan bagian dari mekanisme konstitusional yang menjamin keterwakilan aspirasi rakyat dalam proses perencanaan pembangunan.

Sebagai wakil rakyat, anggota DPRD memiliki pemahaman langsung terhadap kebutuhan konstituen di daerah pemilihannya. Aspirasi tersebut dihimpun melalui berbagai forum, termasuk reses.

“Dengan mengusulkan pokir, anggota DPRD memastikan bahwa perencanaan pembangunan tidak hanya berbasis data teknokratik, tetapi juga mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat,” tegas Hadi Atmaji dalam press release yang diterima media ini, Jumat (27/2/2026).
Lebih lanjut, Ketua DPC PKB Kabupaten Jombang itu menjelaskan bahwa mekanisme pokir juga menjadi instrumen penting dalam mendorong partisipasi publik.

Melalui kegiatan reses dan dialog bersama masyarakat, DPRD menjaring berbagai aspirasi yang kemudian dirumuskan menjadi usulan program prioritas. Dengan demikian, kebijakan pembangunan yang dihasilkan lebih inklusif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Ia juga menekankan pentingnya aspek akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengajuan pokir. Seluruh usulan pokir disampaikan secara resmi melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI), sehingga proses perencanaan dapat dipantau secara terbuka.

“Setiap usulan pokir dapat ditelusuri asal dan tujuan penggunaannya. Ini menjadi bagian dari upaya meminimalisir potensi penyimpangan serta memastikan anggaran digunakan secara tepat sasaran,” paparnya.

Menurutnya, implementasi pokir yang baik akan menciptakan keseimbangan dalam tata kelola pemerintahan. Keputusan pembangunan tidak hanya didominasi pendekatan teknis birokrasi, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi sosial yang berkembang di tengah masyarakat.

Hadi Atmaji menambahkan, pokir juga berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini karena banyak usulan pokir yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat, seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur penunjang pelayanan publik.

Selain itu, melalui proses partisipatif yang terstruktur, pokir dinilai mampu mendorong efisiensi anggaran.

Sumber daya daerah dapat dialokasikan secara lebih optimal sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat. Dengan demikian, pokir DPRD sejatinya merupakan instrumen demokrasi yang memperkuat kolaborasi antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan pembangunan yang adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. (gus)