JOMBANG MEDIA NUSA-ANTARA. Com — Upaya Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Jombang untuk menyampaikan dokumen dan kajian sejarah terkait dugaan tempat kelahiran Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno, akhirnya membuahkan hasil. Setelah melalui proses panjang dan penyesuaian jadwal, tim berhasil bertemu langsung dengan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon dalam pertemuan yang berlangsung di Juanda, baru-baru ini.
Sebelumnya, tim telah mengirimkan surat permohonan audiensi ke Kementerian Kebudayaan di Jakarta. Namun karena padatnya agenda menteri, surat tersebut belum sempat dibaca. Tim sempat mendatangi lokasi keberangkatan menteri, tetapi hanya bertemu staf lantaran sang menteri lupa dengan agenda tersebut. Meski demikian, pada malam harinya Menteri Kebudayaan menghubungi tim dan meminta dokumen diserahkan.
“Dokumen yang disampaikan meliputi rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Jombang kepada Bupati Jombang yang masih dalam proses penandatanganan. Selain itu, tim juga menyerahkan sejumlah buku dan kajian sejarah yang menguatkan dugaan bahwa Bung Karno lahir di wilayah Jombang,” tutur Ketua TACB Jombang Nasrul Ilah ditemui media ini, di kawasan ruko Eighteen Jl Ahmad Dahlan, kemarin.
Cak Nas panggilan akrabnya melanjutkan, beberapa buku tersebut antara lain karya almarhum Dr. Nurinwa—yang merupakan tulisan terakhir sebelum wafat—tiga buku karya Dian Soekarno tentang Bung Karno dan Jombang, buku karya Benhard Nurrahmad selaku Koordinator Titik Nol Ploso (Surabaya) yang mendokumentasikan penelusuran jejak sejarah hingga ke Surabaya, serta buku karya Mas Faisol dari Radar Jawa Pos.
Cak Nas menuturkan, pertemuan langsung dengan Menteri Kebudayaan berlangsung di Surabaya, setelah rencana awal bertemu di Sumenep, Madura, batal akibat perubahan jadwal. Lokasi pertemuan digelar di Graha Awijaya, kawasan sekitar Bandara Juanda.
Dalam pertemuan tersebut hadir sejumlah tokoh, di antaranya Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Heru Cahyono dan Kuswanto dari Rumah Pojok Kediri yang juga salah satu direktur Museum dan Galeri, Mas Joko dari kelompok fasilitator dialog rakyat termasuk M Arif selaku penanggung jawab Situs Rumah Kelahiran Bung Karno.
“Suasana pertemuan berlangsung cair setelah Menteri Kebudayaan mengenali salah satu anggota tim dari pertemuan sebelumnya di Situs Yoni Naga Raja. Dari situ, dialog berkembang lebih terbuka. Mas Arif kemudian mempresentasikan kajian dan bukti-bukti sejarah yang diklaim menguatkan dugaan bahwa Bung Karno lahir di Jombang,” tutur Cak Nas menggambarkan suasana pertemuan dengan Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon di Juanda.
Pemaparan dilanjutkan dengan penyerahan buku dan sesi diskusi.
Dalam forum tersebut, Menteri Kebudayaan menyoroti pentingnya memahami konteks administrasi wilayah pada masa awal abad ke-20. Ia menjelaskan, ayah Bung Karno menerima Surat Keputusan (SK) penugasan tertanggal 28 Desember 1901, saat istrinya tengah hamil sekitar empat bulan.
Pada masa itu, wilayah yang kini menjadi Kabupaten Jombang masih berada dalam struktur Karesidenan Surabaya. Bahkan kawasan Ploso—yang saat ini masuk wilayah Jombang—pada waktu itu tercatat sebagai wilayah Surabaya Barat. Kabupaten Jombang sendiri belum terbentuk secara administratif.
“Jika dalam dokumen lama tertulis Surabaya, itu tidak selalu berarti Surabaya kota seperti sekarang. Banyak wilayah yang saat ini berdiri sendiri, dahulu masih masuk wilayah Surabaya,” ujar Menteri Kebudayaan dalam menjawab diskusi tim TACB Jombang ini.
Ia menganalogikan kondisi tersebut dengan Jakarta pada masa lalu, di mana banyak orang tercatat lahir di Jakarta, padahal secara geografis berada di wilayah yang kini menjadi Depok atau daerah penyangga lain yang saat itu belum menjadi daerah administratif tersendiri.
Menurutnya, persoalan tempat kelahiran Bung Karno tidak dapat diselesaikan secara seremonial, melainkan harus melalui kajian akademik yang terbuka dan objektif, sebelum diambil keputusan kebijakan atau politik.
“Yang terpenting sekarang adalah mendengarkan semua pihak dan melihat bukti-buktinya. Keputusan politik itu belakangan,” tegas Fadly Zon.
Sebagai tindak lanjut, Menteri Kebudayaan meminta Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XI untuk memfasilitasi pertemuan antara Tim Jombang dan Tim Surabaya. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang dialog terbuka untuk memaparkan data dan bukti masing-masing pihak secara ilmiah.
“Silakan adu data dan adu bukti secara terbuka. Dengan begitu, persoalan ini menjadi terang dan tidak lagi spekulatif,” ujarnya.
Tim Jombang menyambut baik arahan tersebut dan berharap proses fasilitasi dari BPK dapat menjadi langkah awal penyelesaian polemik sejarah tempat kelahiran Bung Karno secara objektif, ilmiah, dan berkeadilan. (gus)
