JOMBANG MEDIA NUSA-ANTARA. Com – Ini bisa jadi peringatan keras bagi para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, Jawa Timur. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengingatkan agar seluruh aparatur pemerintah berhati-hati dan transparan dalam mengelola keuangan daerah. Jika tidak, terali besi bisa menjadi tempat beristirahat terakhir bagi yang bermain-main dengan uang rakyat.
Belum lama ini, lembaga antirasuah tersebut memanggil sejumlah pejabat penting Jombang ke Kantor KPK RI di Jakarta dalam rangka rapat koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi (Tipikor).
Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Jombang H. Warsubi, Sekda H. Agus Purnomo, Ketua DPRD Hadi Atmaji, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Pertemuan itu dinilai sangat strategis karena menyangkut penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang selama ini rawan penyimpangan.
“Kami memang diundang khusus oleh KPK di Jakarta untuk membahas isu krusial terkait kinerja pejabat daerah dalam mengelola anggaran. Banyak hal penting disampaikan, terutama soal kehati-hatian dalam menggunakan uang APBD agar tidak menyalahi aturan. Menurut kami, ini langkah positif agar pejabat daerah makin waspada dan tertib administrasi,”
ujar Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji saat ditemui di ruang kerjanya, baru-baru ini.
Politisi PKB itu menegaskan, KPK kini tak hanya bergerak pada penindakan, tetapi juga aktif melakukan pemantauan dan pembinaan langsung terhadap pemerintah daerah dalam aspek penggunaan anggaran publik.
Hal senada diungkapkan Sekda Jombang H. Agus Purnomo yang turut hadir dalam rapat tersebut. Menurutnya, KPK kini memiliki sistem pemantauan yang semakin canggih, sehingga setiap aktivitas pejabat daerah bisa terdeteksi.
“Iya, kami ikut hadir dan berdiskusi langsung dengan pejabat KPK bidang pencegahan. Aktivitas kami selaku pejabat daerah benar-benar dipantau. Gak bisa bohong, kalau ngeles sedikit saja, mereka bisa tahu,” ujar Agus Purnomo sambil tersenyum heran.
Tak lama setelah pertemuan itu, Bupati Warsubi langsung menindaklanjuti dengan menjalin kerjasama bersama Polres dan Kejari Jombang dalam rangka memperkuat sinergi pencegahan serta penanganan tindak pidana korupsi di daerah.
Langkah cepat tersebut diharapkan menjadi sinyal tegas bahwa Pemkab Jombang berkomitmen untuk menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan uang negara.(gus)
