JOMBANG MEDIA NUSANTARA.Com – Rapat dengar pendapat (hearing) antara pimpinan DPRD Jombang dengan aliansi DPP Gas-JP digelar di ruang paripurna, Kantor DPRD Jombang, Senin (15/9/2025). Pertemuan itu berlangsung dinamis dengan saling adu argumen antara anggota dewan dan perwakilan aliansi yang dipimpin Luthfi Mulyono Cs.
Dalam forum tersebut, Luthfi Cs menyoroti kondisi sosial-ekonomi masyarakat Jombang, terutama kesenjangan ekonomi dan rendahnya kesejahteraan buruh. Mereka juga menuntut pembatalan kenaikan tunjangan penghasilan DPRD, pencabutan Perbup Nomor 66 Tahun 2024 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, serta perhatian serius terhadap persoalan industrialisasi, mulai dari upah buruh rendah, PHK sepihak, hingga tingginya angka pengangguran.
Aliansi mendesak DPRD segera mengambil keputusan politik bersama yang dituangkan dalam notulen resmi.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi tersebut.“Kita akomodasi tuntutan saudara-saudara. Segera kita evaluasi bersama dan ambil keputusan sebelum batas waktu ultimatum pada 25 September,” ujar Hadi, yang juga Ketua DPC PKB Jombang.
Sementara itu, anggota Fraksi PKB Kartiyono yang dikenal vokal ini menyampaikan dukungan terhadap aspirasi yang diajukan, namun mengingatkan agar tetap memperhatikan kaidah aturan perundang-undangan yang berlaku.
“Prinsipnya, kami memahami kondisi psikologis masyarakat yang disampaikan aliansi. Namun regulasi tetap menjadi dasar dalam setiap keputusan. Kami berharap Jombang tetap kondusif sebagai Kota Santri agar pembangunan berjalan lancar,” kata Kartiyono berpesan.
Menanggapi soal rencana aksi, Luthfi Mulyono menegaskan pihaknya berkomitmen menjaga ketertiban.
“Insyaallah kami jamin aman dan kondusif. Kalau ada oknum yang menyusup membuat kericuhan, itu ranah aparat penegak hukum. Kami rutin berkoordinasi dengan pihak keamanan,” tegasnya.
Terkait tuntutan pencopotan Ketua DPRD, Luthfi menambahkan pihaknya masih memberi waktu kepada dewan.
“Kalau sampai 25 September tuntutan tidak direspons, kami tetap akan turun dengan aksi besar-besaran,” ujarnya.
Hearing tersebut juga dihadiri tiga wakil ketua DPRD, ketua komisi, pimpinan fraksi, anggota dewan, serta Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan bersama jajaran. Meski berlangsung lancar, pengamanan tetap diperketat dengan kehadiran aparat kepolisian, TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan.
(gus)
