OPINI :

Oleh: Agus Salim Al Hafidz

Ustadz Pontren Balonggading

Di tengah gejolak politik dan potensi kegaduhan sosial yang beberapa waktu terakhir mengemuka, langkah cepat Bupati Jombang dalam meredam kemarahan massa patut diapresiasi. Keputusan menurunkan beban pajak daerah, membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat, serta koordinasi aktif dengan komunitas ojol, Ansor, dan para aktivis, bukan sekadar langkah politik. Ia adalah strategi menjaga stabilitas yang memiliki dampak langsung pada ekonomi lokal.

Dalam teori pembangunan ekonomi daerah, kestabilan politik adalah fondasi utama. Investor, pelaku usaha, hingga masyarakat kecil membutuhkan jaminan bahwa roda ekonomi dapat berputar tanpa gangguan. Demonstrasi besar-besaran yang rencananya digelar 15 September dibatalkan setelah upaya persuasif pemerintah daerah terbukti efektif. Secara ekonomi, hal ini menghindarkan Jombang dari potensi kerugian produktivitas, terhambatnya distribusi barang, hingga hilangnya kepercayaan pelaku usaha.

Lebih jauh, keberhasilan ini membangun trust. Trust adalah modal sosial yang bernilai ekonomi tinggi. Ketika masyarakat percaya bahwa pemerintah mampu mengelola konflik dan menyalurkan aspirasi secara elegan, maka ruang partisipasi publik akan terbuka lebih luas. Dengan begitu, roda ekonomi rakyat seperti UMKM, perdagangan pasar tradisional, hingga sektor transportasi bisa bergerak tanpa dihantui ketidakpastian.

Partai pengusung Bupati Jombang tentu turut memperoleh legitimasi politik dari keberhasilan ini. Namun lebih penting lagi, masyarakat merasakan bahwa kebijakan ekonomi pro-rakyat memang bisa diwujudkan melalui langkah langkah pendekatan sosial politik yang tepat. Menurunkan pajak daerah, misalnya, menjadi stimulus jangka pendek bagi daya beli masyarakat dan cash flow pelaku usaha. Pada saat yang sama, hal ini memperbaiki iklim usaha yang lebih kondusif di Jombang.

Dampak jangka panjangnya tidak kalah signifikan. Kepercayaan publik yang meningkat akan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dengan iklim politik yang teduh, pemerintah daerah lebih leluasa mendorong program-program strategis, mulai dari penguatan infrastruktur ekonomi, digitalisasi layanan publik, hingga pengembangan sektor unggulan seperti pertanian dan pendidikan.

Keberhasilan meredam gejolak massa ini sebetulnya adalah contoh nyata bagaimana politik dan ekonomi saling bertaut. Politik yang stabil menciptakan ruang bagi pertumbuhan ekonomi, sementara pertumbuhan ekonomi akan memperkuat legitimasi politik. Jika sinergi ini dijaga, Jombang berpotensi menjadi daerah dengan model pembangunan yang tidak hanya berbasis pada angka-angka statistik, tetapi juga pada harmoni sosial yang menopang pertumbuhan berkelanjutan.

Dengan demikian, keberhasilan Pemkab Jombang bukan sekadar cerita politik lokal, melainkan pelajaran penting bahwa stabilitas politik adalah prasyarat utama bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Dan itu, bagi masyarakat Jombang, adalah harapan baru yang harus terus menerus dijaga bersama.(*)