JOMBANG MEDIA NUSANTARA.Com – Rencana aksi demonstrasi besar-besaran yang sedianya digelar pertengahan September 2025 dipastikan batal. Pasalnya, Bupati Jombang H. Warsubi langsung merespons cepat tuntutan massa terkait penolakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Koordinator lapangan aksi, Suhartono, menyampaikan bahwa Bupati Warsubi menunjukkan kepeduliannya terhadap keresahan masyarakat, terutama soal tambahan beban PBB-P2 yang dinilai memberatkan. Sebagai langkah konkret, Bupati memutuskan menurunkan target PBB-P2 tahun 2026 dari Rp43 miliar lebih menjadi Rp28 miliar lebih.

“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Abah Bupati yang telah menemui kami di Posko Utama Aksi Penolakan Pajak di Kebon Rojo. Tuntutan masyarakat sudah dipenuhi. Kini tugas kami menyampaikan kabar gembira ini hingga ke pelosok desa,” ujar Suhartono, Selasa sore (2/9/2025).

Dengan keputusan tersebut, gelombang aksi massa yang sebelumnya direncanakan pun dipastikan tidak dilanjutkan. Meski begitu, lanjut Suhartono yang akrab disapa James Bond, aksi tetap digelar namun berganti format.

“Oh, demo tetap ada, cuma kita ganti dengan acara tasyakuran dan doa bersama. Lokasinya tetap di Kebon Rojo,” tukasnya.

Saat menemui massa, Bupati Warsubi didampingi Wakil Bupati Gus Salman, Sekda H. Agus Purnomo, serta dua Wakil Ketua DPRD Jombang, HM. Syarif Hidayatullah (Gus Sentot) dan Hj. Della.

Di hadapan awak media, Bupati Warsubi memberikan pernyataan singkat. “Kami merasakan betul apa yang menjadi beban masyarakat. Karena itu, kami sudah sepakat dengan DPRD untuk menurunkan beban pajak PBB-P2,” tegasnya.

Ia juga meminta perangkat desa dan kelurahan aktif menampung aspirasi warganya. Bila ada keberatan atas beban PBB-P2, segera disampaikan ke Bapenda untuk ditindaklanjuti dengan surat keputusan resmi.

“Saya minta Bapenda wajib merespons cepat setiap keluhan masyarakat,” tandas Warsubi.
Menariknya, dalam pertemuan itu Bupati Warsubi membawakan pisang satu tandon untuk para pendemo dan tidak menyinggung tuntutan lain terkait penolakan kenaikan tunjangan penghasilan pimpinan DPRD Jombang.(gus)