JOMBANG MEDIA NUSANTARA.Com – Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Joko Hermanto, angkat bicara terkait maraknya aksi unjuk rasa di sejumlah daerah yang dipicu persoalan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Menurut Joko, konsentrasi aksi yang muncul di berbagai daerah, mulai dari Pati, Jakarta, hingga rencana aksi besar-besaran di Jawa Timur pada 3 September mendatang, menunjukkan bahwa kondisi bangsa sedang tidak baik-baik saja.
“Banyak persoalan yang menjadi pekerjaan rumah bersama. Bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga korupsi, ketidakadilan, dan ketimpangan sosial. Itu semua menjadi keprihatinan kita bersama,” ungkap Joko, kepada media ini, Jumat (29/8).
Ia menegaskan, menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak seluruh warga negara yang dijamin undang-undang. Namun, pelaksanaannya harus tetap mengedepankan norma, ketertiban, dan keamanan, agar tidak merugikan pihak lain.
Joko mengingatkan bahwa mengendalikan massa dalam jumlah besar bukanlah hal yang mudah. Niat baik untuk menyuarakan aspirasi masyarakat sering kali berujung pada hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kerusakan, bentrokan, bahkan korban jiwa.
“Persoalan bangsa hari ini tidak hanya demonstrasi, tapi juga ekonomi global yang sedang lesu. Angka pengangguran terbuka masih tinggi. Karena itu, kita membutuhkan iklim investasi yang kondusif agar investor mau masuk, membuka lapangan kerja, dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat,” jelasnya.
Menurutnya, stabilitas politik, sosial, ketertiban, dan keamanan menjadi faktor penting yang akan dipertimbangkan investor sebelum menanamkan modal di suatu daerah.
“Dengan tetap menghormati rencana aksi 3 September, harapan kami semua pihak benar-benar menjaga agar tidak ditunggangi kepentingan tertentu yang bisa menimbulkan kekacauan. Jangan sampai situasi ini justru semakin memperberat kondisi ekonomi Jawa Timur, yang pada akhirnya berdampak juga ke daerah-daerah lain,” tegas Joko, pengusaha kuliner di Jombang ini.
Joko menambahkan, masih banyak ruang hukum dan jalur konstitusional yang bisa ditempuh untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat tanpa harus mengorbankan stabilitas dan kepentingan umum.
“Kami berharap aksi 3 September benar-benar dipertimbangkan kembali. Jangan sampai aspirasi yang seharusnya positif berubah menjadi dampak negatif yang merugikan kita semua,” pungkas Joko dalam pesan pentingnya.
(gus).
