JOMBANG MEDIA NUSANTARA.Com – Rencana mutasi besar-besaran pejabat struktural eselon II, III, dan IV di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, Jawa Timur, kian memanas. Isu perombakan ini menimbulkan penasaran di kalangan birokrasi, terutama karena jumlah kursi yang diperebutkan tidak sedikit.
Data terbaru Badan Kepegawaian, Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jombang mencatat ada 92 jabatan kosong yang segera diisi. Posisi tersebut meliputi kepala dinas, sekretaris dinas, hingga kepala bidang. Sebagian masih diisi pejabat pelaksana tugas (PLT).
Kepala BKPSDM Jombang, Bambang Sutowo, menegaskan saat ini Tim Baperjakat tengah bekerja menyeleksi calon pejabat yang layak menempati posisi baru.
“Ya, Baperjakat sekarang sedang bekerja. Prosesnya berjalan sesuai mekanisme dan aturan. Ada sekitar 92 ASN yang akan dimutasi dan ditempatkan pada jabatan definitif,” ujarnya saat ditemui di kantornya, kemarin.
Menurut Bambang, kebutuhan pejabat definitif sangat mendesak agar roda birokrasi tidak tersendat. Hanya saja, pelantikan masih menunggu persetujuan resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Seiring isu mutasi, beredar kabar lima organisasi perangkat daerah (OPD) masuk radar rotasi. Empat di antaranya bahkan mendapat sorotan khusus: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Perhubungan (Dishub), dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Namun, Bambang membantah pihaknya pernah menyebut nama OPD tertentu.
“Kami tidak pernah mengatakan seperti itu. Bisa jadi informasi dari pihak lain,” tegasnya.
Sumber internal Pemkab Jombang menyebut empat OPD ini mendapat rapor merah. “Ada yang dinilai kurang loyal, ada pula programnya dianggap tidak sejalan dengan bupati,” ungkap sumber yang enggan disebutkan namanya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, juga enggan banyak berkomentar.
“Ya, tunggu saja. Sekarang masih dalam proses,” katanya singkat.
Meski begitu, Agus membenarkan adanya pemanggilan sejumlah pejabat beberapa waktu lalu. “Mereka dipanggil untuk menyelaraskan program OPD dengan visi-misi bupati,” jelas mantan Kabag Hukum Setkab Jombang itu, dikutip dari media Lintas Daerah.
Empat OPD tersebut memang memegang peranan vital, PUPR mengurus infrastruktur, Perkim menangani tata ruang dan permukiman, Dishub mengatur transportasi, sementara Bappeda menjadi motor perencanaan pembangunan daerah.
Seorang akademisi lokal menilai faktor “loyalitas” seharusnya tidak dominan dalam mutasi.
“Evaluasi mestinya berbasis capaian kerja. Jika OPD strategis terguncang karena faktor non-kinerja, dampaknya bisa besar pada arah pembangunan Jombang,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi menegaskan mutasi dilakukan murni untuk memperkuat birokrasi, bukan karena motif politik atau transaksi jabatan.
“Saya pastikan tidak ada praktik jual beli jabatan, baik eselon II, III, maupun IV. Kalau ada, pasti kami tindak tegas,” tegas Warsubi.
Ia menambahkan, pengajuan izin mutasi ke Kementerian Dalam Negeri dijadwalkan 22 Agustus 2025. Bila disetujui, pelantikan pejabat kemungkinan digelar pada September.
Yang menarik, posisi Sekda Jombang yang kini dijabat Agus Purnomo juga ikut diseret dalam isu mutasi. Jika perombakan menyentuh level eselon II, bukan tidak mungkin kursi sekda pun bergeser.
Dari hasil pemetaan media ini, ada tiga nama pejabat eselon II yang disebut berpeluang menggantikan Agus Purnomo, yakni Danang Praptoko (Kepala Bappeda), Hartono (Kadis Bapenda), Anwar (Kepala Bakesbangpol)
Bagaimana reaksi Hartono? Saat dikonfirmasi, ia memilih merendah.
“Saya ini pasrah saja, Pak. Semua tergantung keputusan pimpinan. Dimana pun ditempatkan, saya siap selama bermanfaat bagi masyarakat Jombang,” ujar Hartono eselon II dengan pakat golongan IV/c ini.
Kini, publik menunggu, apakah mutasi besar-besaran ini murni untuk memperkuat kinerja birokrasi, atau justru sarat dengan pertimbangan loyalitas politik? (gus)
