JOMBANG MEDIA NUSANTARA – Bupati Jombang, H. Warsubi, memberikan sinyal kuat akan adanya mutasi skala besar di lingkungan Pemkab Jombang, Jawa Timur.
Dalam jumpa pers di lobi Kantor DPRD Jombang, Senin (11/8/2025), ia memastikan rotasi jabatan akan dilakukan setelah dirinya genap enam bulan menjabat, yakni pasca 22 Agustus 2025.
Menurut Warsubi, mutasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah.
“Mutasi itu hal biasa. Tujuannya agar kinerja pemerintah Jombang semakin optimal. Enam bulan pertama ini saya gunakan untuk belajar bersama dan memahami arah kebijakan ke depan,” ujarnya.
Bupati menargetkan proses mutasi dimulai pada 22 Agustus 2025. Setiap pergeseran jabatan, lanjutnya, akan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan kapasitas aparatur. Ia menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik jual beli jabatan di semua level eselon.
“Saya pastikan aman. Kalau ada yang minta atau menerima untuk jual beli jabatan, tangkap saja dan laporkan. Akan kami tindak tegas sesuai aturan,” tegas mantan Lurah Mojokrapak itu.
Warsubi menjelaskan, rotasi dan promosi dilakukan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja. Tidak ada kebijakan nonjob bagi pejabat, melainkan pengisian jabatan kosong di eselon II, III, dan IV.
“Mutasi bukan sekadar mengganti orang, tapi memastikan setiap posisi diisi oleh orang yang tepat. Kami ingin Jombang semakin maju dan sejahtera. Sabar ya, tunggu setelah tanggal 20 Agustus,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Kabupaten Jombang, H. Agus Purnomo, saat dimintai tanggapan mengaku belum bisa memberikan keterangan lebih jauh.
“Saya belum tahu. Nanti saya kabari kalau panselnya (panitia seleksi) sudah terbentuk,” singkatnya.
Menanggapi isu mutasi sejumlah pejabat eselon ini, salah seorang tokoh kritis Jombang Dr Sholikhin Ruslie mengaku pesimis apa yang dilakukan bupati bisa mengubah paradigma baru dalam meningkatkan kualitas kinerja para pejabat OPD.
“Menurut saya mutasi itu bagus secara teoritik, tapi lihat prakteknya nanti tidak sebagus apa yang disampaikan,” singgung Ruslie, praktisi hukum yang menjadi dosen tetap di PTS Untag Surabaya ini.
Pihaknya tidak percaya retorikanya, sebab sindir Ruslie, lidah manusia itu tak bertulang, buktinya isu orang dekat mengatur dan minta jatah proyek tidak ada tindakan meskipun suaranya nyaring.
“Saya melihat justru yang terjadi ramai-ramai kepala OPD klarifikasi. Ya, itu kelihatan banget kalau terkondisikan, cara menyelesaikannya terkesan tak profesional,” kritiknya. (gus)
