JOMBANG MEDIA NUSANTARA.Com-Pengangkatan sejumlah tenaga ahli (TA) yang menjadi tim percepatan program pembangunan yang dibentuk Bupati dan Wakil Bupati Jombang, Jatim, Abah Warsubi-Gus Salman periode 2024-2029 terus bergulir ke rana publik.
Wartawan media ini yang memberitakan status TA melalui nara sumber tokoh akademisi dan praktisi hukum Jombang, Dr Sholikhin Ruslie, SH, MH mempertanyakan status TA apakah sudah sesuai aturan yang berlaku.
Pasalnya, dosen tetap Untag Kota Surabaya, Jatim, ini menyikapi pengangkatan TA oleh kepala daerah harus berlandaskan aturan hukum yang berlaku, apalagi misalnya pengangkatan TA itu memiliki konsekwensi logis terhadap anggaran kinerja TA yang harus dikeluarkan, apakah dibebankan ke APBD atau pribadi bupati-wakil bupati, sehingga mekanismenya harus jelas. “Kan sudah ada larangan dari pemerintah pusat seorang kepala daerah tidak boleh mengangkat TA. Tapi, kalau misalnya anggaran pribadi bupati, ya silakan itu hak bupati, asalkan tidak boleh gunakan fasilitas pemerintah,” kritik Ruslie, tokoh vokal Jombang saat ditemui di kediamannya, Desa Plandi, baru-baru ini.
Hanya saja, Ruslie menyampaikan kritikannya itu, media ini belum disodori regulasi tertulis atas larangan tersebut.
Menjawab pertanyaan ini, media ini sebelumnya sudah berupaya memberikan ruang konfirmasi kepada Sekda Jombang Agus Purnomo dan Kadis Komdig Jombang Endro Wahyudi, sayangnya kedua pejabat penting itu belum memberikan jawaban secara gamblang. Endro hanya menjawab off the record, meski sedikit memberikan keterangan seputar pengangkatan TA.
Sementara itu, Asisten III Setkab Jombang, Syaiful Anwar dikonfirmasi lewat pesan WA, Sabtu (17/5/2025), pihaknya terkesan hati-hati menjawabanya. Syaiful hanya mengatakan, sesuai arahan pimpinan terkait hal tersebut bisa dikonfirmasikan ke Sekda Agus Purnomo atau langsung ke Bupati Warsubi agar tidak ada jawaban yang bias.
“Maaf, saya selaku asisten III tidak memiliki hak dan kewenangan menjawab. Silakan konfirmasi ke pak sekda atau langsung pak bupati agar tidak ada jawaban yang bias,” kata Syaiful.
Sekda Agus Purnomo juga belum berkomentar, tapi kepada awak media ini Agus siap memberikan waktu menemuinya wawancara langsung di Kantor Setkab Jombang pekan ini.
“Maaf mas, waktu telpon saya HP ketinggalan. Saya baru buka HP kok ada telpon masuk dan WA. Staf saya juga bilang kalau ada wartawan mau ketemu. Ya, nanti kita ketemu apa yang ditanyakan soal TA,” ujar Agus Purnomo dengan suara ramah.
Selain itu, awak media ini juga meminta waktu kepada Medan Amrullah dan Joko Prasetyo sebagai TA yang menjadi timnya Bupati Warsubi agar bersedia diwawancari terkait tugas pokok dan fungsi (tupoksi) maupun kewenangannya sebagai TA dalam membantu program kerja bupati-wakil bupati. Permintaan wawancara ini, Medan dan Joko belum menyanggupi kapan pastinya diterima.
Mengutip berita yang ditulis wartawan di link berita online radarjombang.jawapos.com juga mendapat kritikan tajam dari tokoh masyarakat Kota Santri Jombang, Yusron Aminullah, pihaknya mengatakan, komunikasi politik Tim Percepatan Pembangunan Pemkab Jombang, kurang maksimal. Bahkan cenderung lamban dan kurang agresif, sehingga program Bupati Jombang Abah Warsubi belum tersosialisasikan dengan baik.
“Saya membaca banyak program bupati dan wakil bupati Jombang bagus dan futuristik. Cuma masyarakat mendengar sekilas, hanya kulitnya, bukan substansinya,” kritik Yusron Aminulloh, praktisi komunikasi dan wartawan senior Jombang saat menerima kunjungan Tim Percepatan Pembangunan Pemkab Jombang, Dr. (c) Irfan Kharisma Putra, S.AB., M.AB, Jumat malam (16/5).
Akibat lemahnya komunikasi itu, kata Yusron, yang beredar di medsos liar, info yang beredar sumir dan cenderung negatif.
“Saya agak sedih mengikuti medsos-medsos di Jombang. Seolah saling salah menyalahkan. Dan ini tidak kondusif bagi perkembangan di Jombang. Harus segera dibuat tata kelola yang baik. Biar aura positif yang meluas untuk memajukan Jombang,” tegas Yusron, yang juga CEO Saieda Green View Wonosalam. Sebagaimana berita yang ditulis media ini sebelumnya, Sholikhin Ruslie mempertanyakan pengangkatan status TA, karena disinyalir ada kepetingan politis, yakni sebagai balas budi bupati kepada TA atas perjuanganya dalam membantu memenangkan Pilkada Jombang 2024 lalu.
Joko Prasetyo, SH, MH sendiri secara eksplisit membenarkan dirinya diangkat sebaga TA oleh Bupati H Warsubi berdasarkan regulasi yang ada. Kepada media ini, Joko yang akrab disapa Bang Jack ini cuma enggan menjelaskan lebih jauh posisinya sebagai TA dalam membantu percepatan program pembangunan yang dilaksanakan bupati dan wakil bupati selama lima tahun kedepan.
Medan Amrullah, rekan Joko yang masuk dalam Tim Percepatan Program Pembangunan yang dibentuk bupati ini juga tak bergeming untuk menjawab korfirmasi media ini.(gus)
